Pernyataan pedas kembali datang dari Saiful Huda Ems (SHE), seorang aktivis, pengacara, dan penulis yang kerap vokal terhadap kebijakan pemerintah. Kali ini, SHE mengkritik tajam kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengelolaan sumber daya laut. Ia menuding pemerintah melakukan “kavlingisasi” laut dan bahkan memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) pada wilayah perairan, Kamis (23/1/25).
“Laut saja bisa dikavling-kavling oleh pemerintahan Jokowi, dikasih izin HGB pula. Jangan-jangan langit juga sudah dikavling-kavling dan diberi HGB,” tulis SHE dalam pernyataan yang ramai beredar di media sosial.
SHE melabeli pemerintahan Jokowi sebagai “rakus” dalam eksploitasi sumber daya alam, terutama laut. Menurutnya, pemberian izin kepada korporasi besar tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan tetapi juga menutup akses masyarakat kecil terhadap sumber daya laut yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini bisa memicu ketimpangan ekonomi yang kian tajam dan mengancam stabilitas sosial. “Ketika rakyat mencapai puncak kesadaran revolusioner mereka, Jokowi mungkin akan diadili atas kebijakan ini,” tambahnya.
Kritik SHE merujuk pada kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan laut kepada pelaku usaha melalui skema perizinan tertentu. Pemerintah berdalih langkah ini untuk menarik investasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan. Namun, banyak pihak melihat kebijakan tersebut sebagai ancaman bagi nelayan tradisional dan komunitas pesisir yang terpinggirkan.
Konsep HGB sendiri biasanya hanya diterapkan pada lahan darat, tetapi muncul wacana bahwa aturan serupa diterapkan untuk wilayah laut melalui mekanisme tertentu. Hal ini yang kemudian disebut SHE sebagai “kavlingisasi” laut.
Pernyataan ini memantik beragam respons dari masyarakat. Sebagian mendukung kritik SHE, menganggap kebijakan pro-investor tersebut mengorbankan masyarakat kecil dan keberlanjutan lingkungan. Namun, ada pula yang menilai langkah pemerintah sebagai upaya strategis untuk mendongkrak sektor maritim demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Beberapa ahli hukum dan pemerhati lingkungan turut angkat bicara. Mereka menekankan bahwa pengelolaan laut harus berbasis keberlanjutan, bukan hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Tanpa keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan, dampak buruknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.
Ucapan SHE tentang "kesadaran revolusioner rakyat" juga membuka wacana baru terkait kemungkinan munculnya gerakan sosial besar-besaran di masa depan. Jika pemerintah tidak segera merespons kekhawatiran publik ini secara serius, protes dari masyarakat bisa saja menjadi semakin meluas.
Pada akhirnya, kritik semacam ini mengingatkan kita bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya persoalan ekonomi semata. Lebih dari itu, isu ini menyentuh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah diharapkan mampu menunjukkan kepemimpinan yang bijak dengan memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat tanpa merusak keseimbangan alam. [Benhil Online]