Peran Besar Megawati Soekarnoputri dalam Menjaga Partai Demokrat

Oleh: Saiful Huda Ems

Pengamat Politik dan Praktisi Hukum

Tak banyak yang menyadari bahwa kontribusi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bagi Indonesia begitu luar biasa. Bahkan, secara khusus, Megawati memiliki jasa besar bagi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan ini bukan sekadar opini atau analisis, melainkan fakta sejarah yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Selain keberaniannya menolak gagasan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai presiden tiga periode, Megawati juga memainkan peran penting dalam mencegah upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh Presiden Jokowi.

KLB Demokrat dan Peran Megawati

Kita tentu masih ingat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada Maret 2021. Saat itu, upaya pengambilalihan partai dilakukan oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Moeldoko, sebagai seorang loyalis, merasa terpaksa memenuhi permintaan Presiden Jokowi, meski dirinya tampak berat hati.

Bukti dari ketidakinginan Moeldoko terlihat dari caranya menghindari media saat isu ini memanas. Setiap ditanya, ia kerap menjawab pendek dengan bahasa Jawa seperti, "Aku ora ngerti" (Saya tidak tahu) atau "Ora weruh" (Tidak paham). Ini menunjukkan sikap hati-hati agar tak terlalu terlibat.

Di sisi lain, Megawati menunjukkan langkah strategisnya. Ia meminta Yasonna H. Laoly, kader PDIP yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. Benar saja, akhir Maret 2021, Yasonna menolak permohonan tersebut. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Yasonna berada di kabinet Jokowi.

Banyak yang bertanya, mengapa Yasonna berani menolak? Jawabannya adalah karena ia lebih mendengarkan Megawati, yang dikenal setia pada konstitusi, ketimbang mengikuti keinginan Jokowi. Sikap ini membawa konsekuensi besar, yakni Yasonna akhirnya dicopot dari jabatannya menjelang akhir masa jabatan Jokowi.

Megawati: Simbol Kesetiaan pada Konstitusi

Sikap Megawati menunjukkan bahwa ia memegang prinsip teguh dalam menjaga demokrasi. Di balik layar, ia memilih untuk mendukung AHY dan SBY demi menjaga Partai Demokrat tetap utuh. Bahkan, langkahnya ini dianggap sebagai bukti kesetiaan Megawati terhadap sistem demokrasi yang sehat.

Sementara itu, hubungan Jokowi dengan Megawati tampak memburuk. Meski Megawati yang dulu membuka jalan bagi Jokowi dari Wali Kota Solo hingga Presiden RI, kini keduanya sering berselisih. Megawati, dengan gaya kepemimpinannya yang revolusioner, tak segan-segan menolak keinginan Jokowi yang bertentangan dengan prinsipnya.

Tak hanya itu, serangan kepada Megawati dan PDIP di media sosial serta spanduk-spanduk fitnah di jalanan semakin gencar. Namun, kader-kader PDIP sigap menghadapi situasi ini, menurunkan spanduk-spanduk provokatif dalam waktu singkat.

Membandingkan Kepemimpinan

Jika kita bandingkan, perjalanan Megawati dalam politik penuh dengan perjuangan panjang dan konsistensi. Sebaliknya, kepemimpinan Jokowi kerap diwarnai masalah, mulai dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang mangkrak, masalah lingkungan akibat proyek strategis, hingga konflik horizontal yang terus terjadi akibat sentimen agama dan ras yang dipolitisasi.

Perbedaan ini semakin menegaskan bahwa Megawati bukanlah tandingan Jokowi. Dengan rekam jejak yang jauh lebih kokoh, Megawati tetap menjadi simbol perjuangan reformasi 1998 yang membawa perubahan besar bagi Indonesia.

Jasa Besar Megawati bagi Demokrasi

Mereka yang meremehkan peran Megawati dalam sejarah, termasuk dalam mempertahankan Partai Demokrat, mungkin hanya kurang memahami fakta atau hanyalah bagian dari narasi politik buzzer. Kenyataannya, Megawati adalah figur penting yang terus menjaga demokrasi dan konstitusi.

Perannya dalam menolak upaya pengambilalihan Demokrat oleh Jokowi membuktikan bahwa ia tidak hanya seorang pemimpin partai, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokrasi bangsa. Jasa Megawati tak hanya besar bagi PDIP, tetapi juga bagi partai-partai lain yang mengedepankan konstitusi dan keutuhan demokrasi Indonesia. [Benhil Online]

Penulis juga adalah Mantan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Hasil KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko.