Oleh: Saiful Huda Ems
Pengacara dan Analis Politik
Penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Selasa (7/1/2024), tak bisa dilepaskan dari nuansa politis yang sarat kepentingan.
Dengan menurunkan delapan mobil Innova yang masing-masing diperkirakan membawa enam penyidik, total sekitar 60 orang, termasuk belasan polisi, dikerahkan untuk menggeledah rumah seorang politisi yang dikenal vokal terhadap dugaan korupsi Jokowi.
Apakah ini masih dapat disebut penggeledahan biasa, atau justru sudah menyerupai operasi intimidasi?
KPK: Penegakan Hukum atau Unjuk Kekuatan?
Aksi ini memunculkan banyak pertanyaan. Apa urgensinya? Bukti-bukti terkait kasus suap Harun Masiku sebenarnya sudah lama dimiliki KPK. Kasus tersebut bahkan telah diputus di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak 2020. Lalu, mengapa kini Hasto menjadi sasaran? Apalagi, kasus ini tidak melibatkan kerugian negara sedikit pun. Dengan fakta tersebut, langkah KPK seolah menggambarkan Hasto sebagai sosok koruptor besar yang telah merugikan negara dalam jumlah fantastis—padahal, realitanya jauh dari itu.
Tindakan ini terasa berlebihan, seakan-akan KPK ingin memberikan pesan tertentu. Mengapa harus melibatkan puluhan orang dalam sebuah operasi yang secara substansi tidak menunjukkan ancaman besar terhadap keuangan negara? Bukankah penggeledahan seharusnya dilakukan secara proporsional tanpa memberikan kesan sebagai aksi penyerangan?
Politik Balas Dendam di Balik Penggeledahan?
Sebagai seorang praktisi hukum dan pengamat politik, sulit mengabaikan kemungkinan bahwa penggeledahan ini memiliki motif politis. Terlebih, Hasto Kristiyanto dikenal sebagai figur yang lantang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk mengungkap skandal korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan. Apakah ini cara halus untuk membungkam kritik? Atau, mungkinkah ini bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lain yang lebih besar?
Konteksnya menjadi semakin menarik jika melihat rilis Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin dunia yang dianggap terkorup.
Dengan citra pemerintah yang sedang diuji, apakah operasi penggeledahan ini sengaja dimanfaatkan untuk mengaburkan isu tersebut? Jika benar demikian, langkah ini tidak hanya merusak kredibilitas KPK, tetapi juga memperlihatkan wajah politik Indonesia yang semakin keruh.
Dampak pada PDIP
Momen penggeledahan ini juga terasa sangat strategis. PDIP sedang bersiap merayakan ulang tahun sekaligus mempersiapkan kongres besar partai.
Tindakan KPK ini berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap PDIP, seolah-olah partai tersebut sedang diserang dari dalam oleh kelompok yang ingin melemahkan posisinya. Jika benar ada motif politik di balik ini, maka langkah ini berpotensi menjadi strategi untuk merusak soliditas partai dan mengganggu konsentrasi PDIP menjelang agenda-agenda pentingnya.
Harapan untuk KPK
KPK pernah menjadi lembaga yang sangat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Namun, tindakan seperti ini justru berisiko mencederai integritas lembaga antirasuah tersebut. KPK harus menjaga profesionalitasnya, bebas dari intervensi politik, dan bekerja murni berdasarkan fakta hukum. Jangan sampai KPK dipersepsikan sebagai alat politik untuk menyerang pihak-pihak tertentu.
Dalam iklim politik yang semakin panas, aksi seperti ini hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Keadilan tidak boleh menjadi alat bagi kepentingan politik siapa pun.
ekjen PDIP Hasto Kristiyanto layak mendapatkan perlakuan yang adil, seperti halnya setiap warga negara lain. Dan KPK, sebagai penjaga hukum, harus mampu membuktikan bahwa tindakannya murni untuk menegakkan keadilan, bukan sebagai bentuk teror politik. [Benhil Online]