.jpeg "Tim Pemenangan Karna-Koko dari PKS, H. Deden Hardian Naryanto.")
Ratusan ribu penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Majalengka sedang menghadapi ancaman politisasi jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024. Ancaman ini muncul dalam bentuk intimidasi yang memaksa penerima bantuan sosial (bansos) mendukung calon bupati tertentu.
Melihat situasi ini, Tim Pemenangan Karna-Koko dari PKS, yang dipimpin oleh H. Deden Hardian Naryanto, mendesak masyarakat untuk berani melapor jika mengalami ancaman atau tekanan terkait pilihan politik mereka.
"Kita hidup di negara demokrasi. Tidak boleh ada intimidasi, terutama terhadap warga yang menerima bansos, biarkan mereka memilih sesuai hati nuraninya. Jangan pernah ada ancaman bahwa bantuan akan dihentikan jika mereka tidak mendukung calon tertentu," tegas Deden dalam pernyataannya kepada media, Jumat, 11 Oktober 2024.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Majalengka, Deden juga mengumumkan bahwa PKS telah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki laporan-laporan yang masuk. Rumor mengenai adanya tekanan politik ini sudah lama beredar, dan PKS menganggapnya sebagai masalah serius yang memerlukan tindakan cepat.
Selain itu, PKS berkoordinasi dengan Dinsos Majalengka, Dinsos Jabar, dan Kemensos RI untuk memastikan netralitas para pendamping PKH dan TKSK. Deden menegaskan bahwa bansos adalah dana pemerintah, bukan uang pribadi calon atau tim sukses. “Kami tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum jika ada oknum yang memanfaatkan bantuan ini untuk keuntungan politik,” tambahnya dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa pendamping PKH dan TKSK yang terlibat dalam politik praktis akan mudah terdeteksi. Sebab, dari ratusan ribu penerima bansos, pasti ada simpatisan dari berbagai partai politik, dan mereka bisa melaporkan jika menemukan pelanggaran. PKS membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejadian ini.
Selain mengajak masyarakat untuk proaktif, Deden juga mendesak Bawaslu Majalengka agar segera menyelidiki isu ini demi memastikan Pilkada berjalan secara jujur dan adil, tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun. Harapannya, Pilkada Majalengka bisa berlangsung dengan damai dan benar-benar mencerminkan suara rakyat. [Benhil Online]