Calon Walikota Cirebon, Eti Herawati, menegaskan komitmennya untuk aktif memburu bantuan anggaran dari pemerintah pusat jika terpilih dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Saat bertemu warga RW 07, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Eti memaparkan berbagai tantangan yang tengah dihadapi kota ini, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan terbatasnya keuangan daerah.
Eti menyebutkan bahwa kebutuhan infrastruktur yang mendesak tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Sebagai calon pemimpin daerah, ia merasa harus kreatif dan proaktif mencari sumber pendanaan tambahan agar pembangunan dapat berjalan maksimal.
"APBD Kota Cirebon tahun ini hanya sekitar Rp 1,6 triliun, dan setengahnya sudah habis untuk belanja pegawai. Karena itu, kepala daerah harus cerdik mencari peluang dana dari pusat dan provinsi," ujar Eti pada Senin (7/10/2024).
Eti menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp651 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp859 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Cirebon masih sangat bergantung pada bantuan pusat.
"Seorang kepala daerah tidak bisa hanya duduk menunggu, melainkan harus aktif bergerak untuk mengamankan bantuan pusat. Selain itu, pemerintah kota juga harus mengoptimalkan potensi PAD yang ada," tegasnya.
Salah satu bukti nyata dari upayanya melobi pemerintah pusat adalah keberhasilan Eti mengamankan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk kawasan pesisir Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk. Program ini, yang dilaksanakan pada 2021, berhasil mengubah wajah kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih tertata.
"Saya ke Jakarta untuk mencari program ini dari Kementerian PUPR, dan Alhamdulillah, program Kotaku bisa diterapkan di Cirebon," kata Eti bangga.
Dengan optimisme tinggi, Eti berkomitmen untuk terus mencari solusi inovatif dalam membangun Kota Cirebon meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. [Benhil Online]