Meski Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) masih menjadi kontroversi karena dinilai membebani pekerja, nyatanya negara-negara maju yang lebih makmur daripada Indonesia tidak mampu tawarkan program iuran seperti itu pada warganya.
Iuran Tapera sebesar 3 persen dari gaji pekerja tersebut digagas PDIP (PDI Perjuangan) dan PKS (Partai Kesejahteraan Rakyat). Dua partai yang berseberangan itu menilai program tersebut akan memudahkan rakyat yang ingin memiliki rumah.
Tapera diatur dengan Undang-Undang (UU) nomor 4 Tahun 2016 untuk kemudian menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. Jika program tersebut disetujui, maka akan dijalankan tahun 2027, namun pengusaha wajib mendaftarkan karyawannya sebelumnya.
Secara kalkulasi dan kondisi, jika Tapera tersebut dijalankan, tentu lokasi rumah yang akan diberikan pada masyarakat berada di daerah pinggiran atau pedesaan karena harga tanah di perkotaan sudah sangat mahal.
Dengan banyaknya lapisan masyarakat yang kontra terhadap iuran tersebut membuat berbagai pihak tidak tergesa-gesa untuk mengiyakan. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengevaluasi program iuran Tapera dengan Menteri PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] secepatnya.
Pro Rakyat
Meski mendapat protes dari calon penerima manfaat (pegawai), namun Tapera dianggap sebagai wacana pro rakyat yang ambisius. Tidak semua negara memiliki program perumahan yang akan diberikan untuk masyarakat.
Bahkan negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Australia yang notabene lebih makmur daripada Indonesia tidak memiliki program kepemilikan rumah. Hal itu disampaikan oleh seorang pria yang mengaku sebagai warga negara Inggris bernama Derek (51 tahun).
"Di Inggris tidak ada program kepemilikan properti [tanah dan rumah] dari negara, seperti Tapera karena di sana properti sangat mahal," ujar pria yang bekerja di sebuah yayasan pendidikan itu.
Derek menyatakan, sebagian besar warga Inggris tinggal di flat (apartemen) kecil yang disewa sendiri.
"Kita bisa beli rumah, tapi jauh di pedesaan sehingga percuma karena aktivtas di kota besar," ujarnya.
Hampir sama dengan yang disampaikan Rina (55 tahun) yang telah tinggal di Texas, AS, selama 16 tahun.
"Di AS tidak ada iuran rumah seperti Tapera, tapi kita diberi kupon yang bisa ditukarkan dengan sembako," ujar perempuan asal Ungaran, Kabupaten Semarang itu.
Kupon tersebut, menurut Rina, sangat membantu bagi para lansia dan pensiun yang sudah tidak bisa bekerja.
"Kalaupun ada program Tapera dari Pemerintah AS dan rumahnya jauh dari kota akan percuma, karena perjalanan dari kota ke desa akan sangat melelahkan," ujarnya.
Rina menambahkan, jangankan beli rumah atau apartemen di kota besar di AS, untuk menyewanya saja sangat mahal. [Benhil]