Oleh: Saiful Huda Ems.
Apabila ada capres (calon presiden), cawapres (calon wakil presiden), dan Caleg (calon legislatif) yang kalah atau ada pula yang menang, itu bukan karena takdir Tuhan, melainkan ada rakyat yang mau memilih dan ada pula rakyat yang tidak mau memilih. Ada Capres, Cawapres, dan Caleg yang kalah karena jujur, tidak mau curang, atau memang pada dasarnya mereka lemah atau kalah, dan ada pula capres, cawapres atau caleg yang menang karena pada dasarnya mereka memang kuat, berpotensi menang, atau bisa pula mereka menang karena berbuat curang.
Jadi hasil pemilu (pemilihan umum) itu tidak ada hubungannya dengan takdir Tuhan, tapi karena ada hubungannya dengan kontestan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, serta manipulator yang memiliki kekuasaan. Salah satu contohnya adalah yang memutuskan Gibran Rakabuming Raka bisa lolos memenuhi syarat cawapres itu bukan malaikat, bukan pula Tuhan, melainkan pamannya, Anwar Usman yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga berkat keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang memutuskan perkara tanpa memperdulikan peraturan yang sebelumnya dibuat sendiri.
Hukumnya Wajib
Lalu ketika ada pihak atau orang yang memprotes hasil pemilu yang dianggapnya curang, jangan kemudian selalu dituduh sebagai wujud rasa benci atau sakit hati. Belum tentu orang atau pihak yang protes hasil pemilu itu karena benci, itu bisa jadi karena dia atau mereka memang tahu dan memiliki bukti bahwa hasil pemilu itu sarat kecurangan atau manipulasi. Hukumnya orang atau pihak yang protes atau menggugat hasil pemilu itu bisa Sunnah (bila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa), bisa pula Wajib atau fardlu 'ain (harus dikerjakan, jika tidak dikerjakan berdosa), tergantung siapa orang yang dimintai fatwa politiknya.
Kalau saya yang dimintai fatwa politiknya, hukumnya jelas wajib alias fardlu 'ain. Kenapa demikian? Karena bagi saya, membiarkan kecurangan dan ketidakadilan itu sama halnya dengan kemunafikan. Masak orang atau pihak yang capek-capek kampanye, mengorbankan waktu, tenaga, dan uang yang banyak, kok kemudian hasilnya begitu mudah dipermainkan oleh Rezim yang kurang ajar, manipulatif, dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Maka perlu protes dan digulingkan saja!
So, ayo mari beragama dan bernegara yang rasional, jangan beragama dan bernegara secara irasional, emosional, dan sentimentil. Percayalah Tuhan itu bukan manipulator dan secara sembarangan mau ikut campur dalam persoalan pemilu. Sebab pemilu itu persoalan negara, penyelenggaranya Pemerintah yang mendelegasikan kewenangannya pada KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan MK.
Maka sangatlah lebih realistis jika hanya pada Pemerintah, baik dalam arti luas (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dan Pemerintah dalam arti sempit (Eksekutifnya saja), serta pada KPU, Bawaslu, dan MK, semua protes atau pujian itu lebih layak untuk diarahkan. Kalau sudah faham terhadap persoalan ini, pemerintah beserta semua aparaturnya dilarang baperan (terbawa perasaan) dan mengerahkan intel untuk memata-matai rakyatnya sendiri. Itu memalukan!
Intel (TNI) itu seharusnya diarahkan untuk memata-matai pihak asing yang melakukan infiltrasi yang mengancam kedaulatan dan pertahanan negara. Sedangkan Intel (POLRI) seharusnya diarahkan untuk memata-matai mereka yang mau melakukan kejahatan pidana yang membahayakan warga negara, seperti para perampok, penjahat narkoba, perdagangan perempuan, dan lain lain. Coba fahami ini semua agar rakyat bersedia secara ikhlas dan bersungguh-sungguh berpartisipasi bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bisa terus bergerak maju dan berjaya... (SHE).
19 Maret 2024.
Penulis adalah pengacara dan Pengamat politik. [Benhil]