Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mencanangkan strategi yang disebutnya Garda Samudra.
Konsep Garda Samudra ditopang oleh alutsita siap tempur untuk memposisikan Indonesia sebagai stabilisator yang mampu berperan lebih di kawasan.
"Kita perlukan garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. Seratus persen pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero toleransi untuk kecelakaan pada alutsista kita," tegasnya.
Menggarisbawahi seruan Ganjar, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan, garda samudra akan dipimpin oleh Bakamla sebagai penjaga perbatasan (coat guard).
Selama ini, kewenangan penegakan hukum di laut terluar tersebar ke banyak kementerian dan lembaga.
“Hal ini dilakukan agar pengamanan laut lebih terarah. Kami akan terus mengawal kepentingan nasional kita di laut karena kita negara maritim,” katanya.
Sementara itu, Senior Fellow CSIS Rizal Sukma menjelaskan, Indonesia memiliki posisi strategis yang membuat posisi negara ini rawan terhadap ancaman dan tekanan eksternal.
Garda Samudra berarti Indonesia mampu menjaga posisi strategis dari peningkatan ketegangan antarnegara besar yang dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas apenangkalan wilayah.
“Kepentingan strategis yang harus dicapai adalah memastikan ALKI dan laut indonesia secara umum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan negara hegemon. Menjadi Garda Samudra juga akan menjadikan Indonesia lebih lebih leluasa memainkan peran sebagai stabilisator yang menawarkan solusi konkret atas berbagai permasalahan kawasan,” katanya.
Ganjar juga menegaskan, salah satu cara untuk mendukung strategi tersebut adalah peningkatan anggaran pertahanan negara hingga 2 persen dari PDB.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Andhika Perkasa mengatakan, kenaikan anggaran di pertahanan yang ditargetkan di atas 2%, tidak hanya mengenai dana yang digunakan untuk membeli senjata guna meningkatkan kapabilitas pertahanan atau yang sering dikenal dengan modernisasi alutsista.
Dia menjelaskan, orang-orang terkadang relatif luput bahwa anggaran pertahanan juga dipakai untuk belanja pegawai dan pemenuhan kesejahteraan prajurit.
Terdapat beberapa tipologi persentase anggaran pertahanan sebuah negara terhadap PDB, yaitu reduction dengan perkiraan anggaran >1% dari PDB, maintenance yang mencapai anggaran 1-1,2% dari PDB, modernisation sekitar 1,2-2% dari PDB, arms build-up 2-2,5% dari PDB, dan arms race >3% dari PDB,”terang Andika.
“Kami ingin Indonesia berada di tahap modernisasi, dengan anggaran pertahanannya mencapai 1,2-2% dari PDB. Sementara itu, Indonesia saat ini masih berada di tahap reduction, dengan anggaran pertahanan kurang dari 1% dari PDB,” ungkapnya. [Benhil Online]