Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Calon Presiden 03 Ganjar Pranowo harus lebih lugas lagi dalam menyampaikan program-program bantuan sosial yang akan dia berikan jika dia berhasil terpilih menjadi presiden.
“Kelas pemilih bawah lebih senang program yang langsung diterima, seperti BLT, Bansos, PKH, dan lainnya. Ganjar bisa saja mempromosikan menambah jumlah penerima dan jumlah nominal,” kata Dedi, Selasa, 9 Januari 2024.
Tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan sesuatu yang instan. Asal dapat bantuan, urusan teknis itu belakangan. “Tentu, masyarakat tidak tertarik dengan bagaimana cara mendapatkan keuntungan, mereka lebih senang langsung diberi,” sebut Dedi.
Maka dari itu, sebagai Calon Presiden dari partai wong cilik, PDIP, Dedi menyarankan dia lebih lugas dan tegas menyampaikan program-program bantuan sosial yang akan dia berikan jika dia berhasil terpilih menjadi presiden.
“PDIP seharusnya menggunakan ilustrasi yang tegas,” tandas Dedi.
Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan program Bantuan Sosial jika terpilih. Ada begitu banyak Bansos yang diberikan pemerintah Indonesia, Ganjar ingin bansos ini lebih muda diakses lewat KTP Sakti.
"Kita hanya butuh satu kartu, yaitu KTP yang sudah dipegang setiap penduduk untuk menyalurkan bansos maupun untuk semua kebutuhan layanan masyarakat," kata Ganjar.
Program yang sudah ada seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian, subsidi usaha produktif, Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM, dapat diakses dengan satu kartu, KTP Sakti.
Tidak main-main
Sementara itu, Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai gagasan KTP Sakti milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai wacana yang apik.
Kendati demikian, Trubus mengingatkan gagasan tersebut akan banyak menemui hambatan dalam pelaksanaannya.
"Ya bagus secara gagasan bagus, cuma implementasinya sulit," terangnya.
Tantangan pertama, adalah waktu yang singkat dalam jabatan presiden dan wakil presiden yakni lima tahun. Sedangkan untuk menyatukan berbagai data penerima bantuan sosial dengan nomor induk kependudukan (NIK) juta butuh waktu yang tidak sebentar.
"Kepemimpinan cuma berjalan 5 tahun, apa mungkin mengeksekusi satu kartu yang berisi banyak (data) kartu di DTKS," tambahnya.
Trubus mengingatkan untuk mewujudkan KTP Sakti dibutuhkan upaya yang tidak main-main. Apalagi berkenaan dengan ego sektoral dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini mengampu program kesejahteraan sosial.
"Butuh kerja keras, energinya besar, dan kita kan ego sektoral. Belum lagi koordinasi antara pusat dan daerah," tegasnya.
Trubus juga menyebut saat ini masih ada kesenjangan dalam NIK. Banyak penduduk Indonesia yang belum mempunyai NIK. Utamanya yang tinggal di wilayah pedalaman dan pinggiran. "Selama ini, NIK pun selama ini belum bisa menjangkau," pungkasnya. [Benhil Online]