Pembina DPP DGP (Dulur Ganjar Pranowo) Ade Mulyana menyatakan Pilpres (pemilihan presiden) 2024 akan menjadi pertarungan politik antara kubu Bung Karno dan Kubu Soeharto. PDIP telah menolak Demokrat dan Golkar.
Poros Bung Karno, menurut Ade, akan diisi PDIP, PPP, dan beberapa partai lainnya. Sedangkan Poros Soeharto adalah Partai Gerindra, PAN, Golkar, dan yang baru saja bergabung adalah Demokrat, serta beberapa partai lainnya.
"Poros Soeharto adalah beberapa partai Neo-Golkar dan negara-negara Nekolim [neo kolonialisme dan imperialisme) dengan boss besarnya Amerika Serikat dan Inggris kok..." Ujarnya dilansir dari pesan tertulis yang beredar di media sosial (medsos) pada Rabu, 20 September 2022.
Ade Mulyana menambahkan demi kepentingan taktis dan electoral hold Pemilu 2024, maka Poros Bung Karno harus ditambah dengan partai Perindo dan Hanura.
Agar Pilpres 2024 tetap diikuti hanya 2 capres (calon presiden) atau 2 poros, maka harus ditambah lagi dengan salah satu saja, yaitu partai NasDem atau PKB.
"Poros pertama adalah Koalisi Kebangsaan yang mengusung Capres Ganjar Pranowo. Sedangkan Poros kedua atau Poros Soeharto dan Nekolim adalah koalisi Indonesia Maju yang mengusung Capres Prabowo Subianto," ujarnya.
Selain itu, Ade juga menerangkan tentang strategi politik Dwi-Tunggal yaitu Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghendaki hanya ada 2 Poros saja. Dengan begitu masing-masing poros akan ada tambahan 1 partai lagi, yakni NasDem atau PKB.
"Kita tunggu saja Pidato Politik Ketum PDIP Megawati dan Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2023 di Sentul Convention Hall," ujarnya.
PDIP Tolak AHY dan Ridwan Kamil
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menerangkan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan Ridwan Kamil tidak bisa menjadi cawapres (calon wakil presiden) mendampingi Ganjar.
"Karena Demokrat [Partai pengusung AHY] sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan gabung dengan mas Prabowo, tentu saja seperti tidak mungkin," katanya pada acara Munas-Konbes NU 2023 di Jakarta, pada 18 September 2023.
Sedangkan penolakan terhadap Ridwan Kamil juga dengan alasan sama, karena partainya (Golkar) telah memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. [Benhil]