Oleh: Saiful Huda Ems.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD mengaku berniat membela pemerintah. Namun menurut saya justru sebaliknya, dia malah mempermalukan pemerintah.
Bagaimana bisa seorang eksekutif memaksa hakim Mahkamah Agung atau MA (yudikatif) agar sejalan dengan kemauannya. Jika tidak, hakim MA dianggap mabuk (kondisi tidak sadarkan diri akibat mengonsumsi alkohol). Dari mana Mahfud mengambil teori hukum itu?
Menko Polhukam harusnya sadar akan kedudukannya sebagai eksekutif, yang tidak boleh memaksakan kehendak atau intervensi pada keputusan hukum yang akan dilakukan oleh hakim di MA selaku lembaga yudikatif. Itu melanggar prinsip Trias Politica, separation of Power, dan distribution of Power.
Mahfud MD sebagai Menko Polhukam merupakan pihak dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) DPP Partai Demokrat KLB ini, tentunya tidak boleh menyatakan bahwa kalau pihaknya kalah maka harus disimpulkan bahwa Hakim MA mabuk. Ini namanya Mahfud mau "main kayu", main sikat dulu saja kalau hakim tidak mau mengikuti kemauannya. Terus apa gunanya upaya hukum? Apa gunanya Lembaga Peradilan? Kenapa tidak dibubarkan saja semuanya, Pak?
Jika pria 66 tahun asal Madura itu menghendaki demikian, kenapa semua warga negara tidak langsung menemui dia saja, dan langsung meminta keputusan terhadap seluruh upaya hukum yang dilakukannya? Itu jelas tidak pantas sekali. Bagaimana bisa menko polhukam bersikap seperti itu?
Kalau misalnya, Awas... ini misalnya loh, Mahfud berniat balas budi pada SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) karena saat SBY menjabat sebagai Presiden RI, dia diberi jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ya jangan seperti itu caranya. Itu tidak arif dan tidak bijaksana, juga sama sekali tidak ada muatan nilai pendidikan politik.
Kalau boleh jujur, saya sebenarnya lebih mengapresiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Pernyataan-pernyataan Yasonna jauh lebih teduh dan elegan, karena selain tidak melukai hati siapapun, beliau juga tidak pernah mengintimidasi dan tidak pernah mau mendahului keputusan hakim yang menangani perkara ini, baik di PN (Pengadilan Negeri), PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), dan PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), serta juga di tingkat MA. Dia membiarkan proses hukum berjalan apa adanya. Semua bantahan yang disampaikannya langsung melalui kontra memori PK.
Sikap Menkunham RI itu adalah sikap eksekutif yang benar, bijaksana, dan hormat terhadap proses hukum, serta tidak merasa sok gagah, tidak merasa sok kuasa, dan tidak sok pintar, serta tidak sok menang sendiri. (SHE).
Kamis, 3 Agustus 2023.
Penulis adalah ahli hukum dan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. [Benhil]