Saat ini banyak lembaga survei mulai mengukur elektabilitas para calon untuk pemilihan presiden (pilpres) pada 16 Februari 2024. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) belum umumkan calonnya.
Terdapat tiga nama capres (calon presiden) yang selalu berada di puncak survey, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dengan percaya diri memprediksi satu nama yang bisa menjadi the rising star pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemunculan the rising star itu, menurut Qodari, yang membuat PDIP belum berani untuk mendeklarasikan capresnya. Tidak seperti Partai NasDem yang bergerak cepat dengan men-capres-kan Anies Baswedan.
Lalu siapa kandidat potensial versi Qodari yang membuat partai besar sekelas PDIP tidak tergesa-gesa mengumumkan calonnya?
"Sekarang menurut saya punya potensi muncul seorang calon baru yang bisa jadi akan berpotensi menjadi rising star, yaitu Plt [pelaksana tugas/penjabat] Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono," ujarnya kepada awak media pada Kamis, 10 Oktober 2022.
Alasan Qodari adalah dari pengalaman Jokowi yang elektabilitasnya sebagai capres melejit hanya dalam waktu 6 bulan saat menjabat sebagai Gubernur di DKI Jakarta.
Dengan elektabilitas yang menanjak dalam waktu singkat tersebut mengantarkan Jokowi maju pada Pilpres 2014.
Pernyataan Muhammad Qodari selaku lembaga survey Indo Barometer tersebut menjadi jawaban survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani pada Agustus lalu.
Hasil survey Mujani ternyata mengejutkan di mana 32,4 responden (mayoritas) tidak menjawab siapa capres yang mereka pilih. Responden tersebut bisa jadi menunggu the rising star yang paling pantas memimpin negeri dengan populasi 270 juta jiwa ini.
Langsung Buka Posko Pengaduan
Sehari menjabat, Heru Budi Hartono yang dipercaya menempati posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta akan membuka kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta.
Posko tersebut buka setiap pagi mulai pukul 08.00-09.00 WIB dan warga bisa menyampaikan keluhan dan permasalahan di wilayahnya.
"Insya Allah begitu, besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI," ujar Heru seusai dilantik pada Senin, 17 Oktober 2022.
Posko pengaduan masyarakat itu mulai digelar pada era kepemimpinan Jokowi, dilanjutkan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hingga Djarot Saiful Hidayat. Namun, pada era kepemimpinan Anies Baswedan, posko tersebut ditiadakan.
Hasil pantauan situs berita online Benhil di dunia maya, pembukaan kembali Posko Pengaduan Masyarakat tersebut mendapat tanggapan positif dari warganet.
'Baru sehari menjabat sudah mengalahkan yang lima tahun,' tulis seorang netizen.
'Kalo 5 thn ke belakang ada Posko Pengaduan, barangkali tdk terlalu banyak Kelebihan Bayar, krn tiap hari pasti banyak pengaduan dari warga,' komentar yang lain. [Benhil]