Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan turun gunung karena menduga Pemilu (Pemilihan Umum) 2024 akan tidak jujur. Dia membahas 3 poin yang memang pasti akan terjadi tanpa dia repot-repot untuk turun gunung.
Pernyataan itu disampaikannya pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Partai Demokrat, Kamis, 15 September 2022. Sedangkan videonya menjadi viral di media sosial (medsos).
Presiden RI ke-6 tersebut menyatakan dugaan Pemilu 2024 mendatang akan berlangsung secara tidak jujur dan adil sehingga memicu polemik. Dia mengaku sudah mendapat informasi tentang dugaan rekayasa tersebut.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam pidato di acara Rapimnas Partai Demokrat tersebut.
Ayah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) itu juga mengatakan kalau berdasarkan informasi yang masuk kepadanya, akan ada pengaturan menyangkut Pilpres 2024, sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Masalah dua pasangan capres dan cawapres tersebut sebenarnya memang bakal terjadi tanpa disinggung oleh SBY. Bahkan, bisa jadi ada 3 pasangan kalau Golkar berniat mengajukan capres dan mampu membiayai kampanye yang sangat mahal itu.
Berikut ini 3 poin yang pasti akan terjadi dalam Pemilu 2024, tanpa SBY perlu turun gunung, yaitu:
1. Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Suami almarhumah Ani Yudhoyono tersebut lupa kalau PT 20 persen sudah disahkan saat dia menjabat sebgai presiden RI dan pada Pemilu 2009, pihaknya diuntungkan oleh PT karena bisa maju dengan mudah dan memenangkan pesta demokrasi tersebut.
Kali ini PT menjadi ganjalan baginya, karena anaknya, AHY tidak bisa maju sebagai capres atau cawapres karena hanya mengantongi 6,84 persen saja.
2. Akan ada 2 pasangan capres saja.
Saat ini yang paling mampu untuk ikut Pilpres 2024 adalah PDIP dan Gerindra (dengan satu koalisi) saja. Bisa juga 3, jika Golkar menggandeng partai lain.
Jadi tuduhan curang SBY tersebut tidak mendasar.
3. Rakyat tidak punya hak menjadi presiden
Informasi yang diterima pria asal Pacitan itu adalah Partai Demokrat akan dijegal.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.
Dia menambahkan rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
Setiap rakyat memang punya hak untuk menjadi presiden. Permasalahannya, apakah rakyat itu dipilih partai yang mengusungnya menjadi presiden atau tidak?
SBY lupa lagi kalau dulu dia membentuk Partai Demokrat karena dia tidak punya kendaraan untuk maju sebagai pilpres. Kalau dia tidak membentuk partai, sudah pasti dia tidak bakal punya hak untuk menjadi presiden.
Sangat Memprihatinkan
Selain itu, pernyataan SBY dalam pidato tersebut juga (meminjam istilah dia saat menjadi presiden) 'sangat memprihatinkan'. Hal itu menyangkut sumber berita dari isu yang dia sampaikan itu.
Bagaimana bisa sekelas mantan presiden menyampaikan berita kepada masyarakat luas dengan hanya berdasar: saya mendengar, konon, saya mendapat informasi (tanpa menyebut dari siapa informasi itu), dan masih banyak lagi.
Belum lagi penyebutan kata 'mereka' dengan tanpa menyatakan siapa mereka itu. Seperti pada potongan kalimat berikut ini;
"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka."
Hal itu membuat banyak orang berpikir, ke mana perginya sikap bijak SBY saat dulu memimpin negara besar ini. Selain itu juga, apakah dia tidak punya tim perancang pidato sehingga melontarkan hal yang mengada-ada seperti itu.
Jika tujuan ayah Edhie Baskoro Yudhoyono itu untuk menarik simpati atau playing victim, tampaknya itu tidak cukup berhasil. [Benhil Jakarta]