Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Juni 2022 mengalami surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun menurut tokoh internasional, ekonomi Indonesia paling cepat bertahan 20 tahun
Untuk keseimbangan primer tetap surplus sejumlah Rp 259,7 triliun.
"Kita lihat APBN semester I-2022, realisasi APBN surplus Rp 73,6 triliun. Artinya 6 bulan berturut-turut," ucap Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati saat konferensi pers APBN Kita, Rabu, 27 Juli 2022.
Baca Juga: Enggan Singgung Kalah, Ganjar Fokus Ancaman Inflasi
Perolehan negara sebesar Rp 1.317,2 triliun, terdiri atas pajak sejumlah Rp 1.035,9 triliun (58,1%), PNBP Rp 281 triliun (58,3%) dan hibah Rp 300 miliar (51,4%).
Belanja negara selama 6 bulan sebesar Rp 1.243,6 triliun (40%). terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 876,5 triliun (38,1%) dan kirim ke daerah dan dana desa sejumlah Rp 367,1 triliun (45,6%).
Pendapat Bijak
Meski kabar surplus tersebut menggembirakan, namun dari segi jangka panjang, landasan ekonomi negara kita sebenarnya rapuh.
Adalah mantan Perdana Menteri Singapura, mendiang Lee Kwan Yew yang secara bijak memberi perhatian pada kondisi ekonomi negara kita tersebut. Jangan salah, bapak pendiri Singapura tersebut sebenarnya mengakui kekayaan alam nusantara.
Namun nyatanya, kekayaan yang merupakan keunggulan Indonesia itu sesungguhnya juga membuat lena atau memanjakan penduduknya. Kekayaan alam tersebut dari dulu membuat pemerintah lupa menyiapkan teknologi dalam negeri yang berkesinambungan.
Baca Juga: 10 Negara Rontok Resesi, Indonesia Beruntung Punya 2 Orang ini
Tentu bukan isapan jempol semata kalau tokoh sekaliber dunia, seperti Lee menyampaikan kalau ekonomi Indonesia bertahan paling cepat 20 tahun saja. Banyak hal yang menjadi alasan.
Kekayaan alam yang berupa pertambangan (saat ini komoditas utamanya adalah batubara) menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara berupa pajak. Tahun ini pertumbuhan dari sektror pertambangan mencapai 296.3 persen dari pada tahun lalu. Betul-betul spektakuler, bukan?
Pendapatan yang mengagumkan tersebut yang membuat ekonomi Indonesia tetap bisa stabil. Sementara 10 negara di dunia rontok akibat resesi, termasuk di antaranya adalah Sri Lanka dan Argentina.
Kembali ke perhatian begawan politik Lee Kwan Yew, bahwasannya sektor pertambangan itu sangat terbatas. Paling cepat bangsa kita hanya bisa menikmati sektor tersebut selama 20 tahun.
Tentu saja jika sektor pertambangan sudah tidak bisa diandalkan lagi (sudah habis) akan menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Hal itu perlu dipikirkan sedari awal.
Oleh sebab itu, secara tidak langsung Lee mengingatkan kepada bangsa kita untuk menyiapkan teknologi yang berkesinambungan sehingga bisa menjadi penopang ekonomi negara di masa depan.
Keadaan tersebut bukan tanpa disadari oleh, pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rencana untuk mengirim banyak generasi muda ke luar negeri untuk mempelajari teknologi, untuk kemudian akan diterapkan di Tanah Air.
Sebelum niat tersebut terlaksana, pandemi Covid 19 menyerang dan meluluhlantahkan perekonomian dunia, termasuk negara kita. Hingga saat ini, niat baik Jokowi tersebut belum bisa terealisasi.
BUMN dan ASN Makmur
Percaya atau tidak, yang disampaikan mantan pemimpin Singapura tersebut ada benarnya juga. Bangsa kita memang sangat bergantung pada sektor pertambangan secara total.
Perlu bukti? Anda bisa lihat kondisi masyarakat di lingkungan sekitar. Manakah yang kehidupannya makmur, pegawai swasta atau pegawai pemerintah? sudah pasti pegawai plat merah.
Pegawai pemerintah yang dalam hal ini adalah ASN (aparatur sipil negara) dan pegawai BUMN (badan usaha milik negara) bisa hidup lebih layak karena mereka dibayar dari pajak negara dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup saat ini.
Hal itu berbeda dengan pegawai swasta yang mendapat gaji dari usaha perdagangan yang kurang bisa diandalkan, seperti garmen, jasa, dan kuliner. Pendapatan mereka jauh dari layak karena hanya bergantung pada upah minimum rata-rata.
Jika pemerintah mampu mennciptakan teknologi berkesinambungan dan mampu banyak menyerap tenaga kerja, bisa jadi sektor swasta juga bisa bergabung dalam teknologi tersebut sehingga kehidupan pegawainya tidak tertinggal jauh dengan pegawai pemerintah.
Selain itu, sikap pemerintah yang mengabaikan sektor teknologi (termasuk juga industri kreativitas) menjadikan para oknum yang memaksakan politik identitas bisa bebas menancapkan pengaruh. Itu juga menjadi ancaman serius bagi negara kita. [Benhil]
Baca Juga: 5 Cara Menciptakan Gaji Ke-13 untuk Pegawai Swasta