Bupati Harus Tolak Kebijakan Edy Rahmayadi

Dalam tulisan saya yang pertama di sosmed Sabtu, 24/8/2019 sudah menyatakan penolakan rencana Gubsu Bapak Edy Rahmadi. Penolakan saya karena sangat merugikan perekonomian rakyat Batak. Warga tidak ingin Gubsu Edy membawa politik agama ke Danau Toba dan menolak wisata Halal Syariah. Mengingat daerah Danau Toba adalah wisata budaya, icon pusat sejarah suku Batak dan sejarah agama Nasrani yang menganut agama Nasrani 99%.

Dalam tulisan saya yang petama bisa dikatakan lebih 95% mendukung argumentasi saya dan sangat menolak dan mengecam rencana program Bapak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

Dalam hal polimik ini, pemerintah daerah Bupati Tobasa, Samosir dan Humbang Hasundutan harus ikut dan turun mendukung penolakan rakyat.

Bupati dan Wakilnya dipilih rakyat dan dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin serta menjaga tradisi budan dan agama Nasrani supaya tidak terganggu. Oleh sebab itu, ketiga Bupati harus ikut bersama rakyat untuk menolak rencana Gubsu Edy. Sebagai Bupati tentu punya wewenang untuk menolak kebijakan gubernur jika merugikan rakyat yang dipimpinya. Terkusus yang merugikan perekonomian rakyat, melemahkan budaya adat istiadat dan agama setempat.

Adapun poin kebijakan Gubernur Sumatera Utara Edy untuk Danau Toba yang sangat ditolak dan tidak ada tolerir adalah:

• Menolak untuk menertipkan ternak babi dan pemotongan ternak babi.

Selama ini, tidak ada pernah warga Batak di kawasan Danau Toba memotong ternak babi sembarang tempat. Tidak pernah memotongnya di jalan atau di perairan danau. Jikapun ada pemotongan dan memasak daging babi di halaman rumah warga, itu hanya pada saat acara pesta. Jadi Gubsu Edy jangan merusak kebisaan dan kegiatan acara pesta sehingga kami menjadi sulit untuk mengadakan pesta.

• Warga Batak sangat menolak diterapkan wisata Halal Syariah.

Wisata Danau Toba adalah daerah di kelilingi beberapa Kabupaten dan menganut agama Kristen lebih 99%. Selama ini sudah banyak kegiatan kuliner khas Batak Kristen. Dengan aturan wisata Halal Syariah tentu akan sangat merugikan perekonomian warga Batak. Dimana dengan wasita Halal Syariah kelak akan melarang kuliner Batak Kristen untuk beraktifitas di kawasan wisata Danau Toba. Terkusus daerah ini adalah daerah Nasrani. Namun warga Batak tidak keberatan restoran atau kuliner Muslim diadakan.

• Warga Batak sangat menolak rencana Gubsu Edy untuk membangun beberapa Mesjid di kawasan wisata Danau Toba.

Rencana pembangunan Mesjid tidak ada kaitanya untuk lebih memajukan industri wisata Danau Toba. Mengingat warga di daerah ini 99% menganut agama Nasrani dan pusat budaya adat Batak. Jika untuk kebutuhan wisatawan Muslim, Danau Toba banyak hotel dan setiap hotel memiliki Musolah untuk Sholad. Dan warga Batak tidak pernah keberatan hotel memfasilitasi sebuah Musolah.

• Semua panitia tim pembangunan wisata Danau Toba harus berasal dari putera Batak Kristen.

Mengingat daerah ini adalah icon dan pusat budaya adat istiadat Batak dan daerah Nasrani, maka putera Batak yang lebih paham kebutuhan wisata Danau Toba. Hal ini untuk tetap terjaganya budaya dan agama Nasrani. Bagaimanapun cita-cita putera Batak adalah menjadikan kawasan ini menjadi wisata Budaya seperti Bali. Kemampuan putera Batak dan budayanya akan mampu menjadikan wisata Danau Toba ini lebih indah dan maju seperti Bali. Bahkan konsep dan pengolaan dari tim pembanguna wisata Danau Toba dari putera Batak akan mampu mengundang banyak wisatawan dari mancanegara dan nasional setiap harinya. Oleh sebab itu,  berikan putera Batak Kristen menjadi tuan di daerahnya sendiri untuk menentukan nasip dan kemajuan daerahnya.

Selama perencanaan kawasan Danau Toba dikembangkan, Bapak Presiden sudah sering berkunjung ke daerah Danau Toba. Dalam berbagai kunjunganya, Bapak Presiden hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur dan memajukan budaya daerah wisatawan ini. Yang paling menarik adalah Bapak Presiden lebih memperhatikan untuk memajukan dan mempertahankan tradisi budaya dan rumah adat serta kerajinan budaya Batak seperti tenun ulos. Kebijakan Bapak Presiden Jokowi lah yang kami idamkan bukan kebijakan Bapak Gubsu Edy hanya program agama Islam.

Sedangan Bapak Gubsu Edy tidak ada gebrakan untuk membangun Danau Toba tapi datang hanya untuk membawa agenda agama Muslim kedaerah ini denga penerapan wisata Halal Syariah.

Bapak Gubsu Edy sebaiknya bekerja untuk pembangunan, jangan sibuk dengan agenda agama. Yang perlu Bapak pahami bahwa daerah Toba itu adalah daerah Nasrani dan pusat budaya adat istiada Batak jadi jangan mencoba mensyariahkan daerah toba.

Apapun yang terjadi, kami putera Batak akan menjaga dan mengawasi daerah Batak dari agenda politik agama Islam. Fakta yang terjadi aturan Syariah dalam industri wisata akan menjadikan wisata yang tidak sulit berkembang karena aturan-aturan Syariat Islam. Indonesia adalah negara Pancasila dan kawasan Danau Toba adah daerah Nasrani. Oleh karena itu, jangan membawa Syariah Islam ke kawasan wisata Danau Toba.

Bapak Gubsu dan para Bupati, mari kita diskusikan masalah ini dan libatkan putera Batak karena kami harus menjadi raja dan tuan di daerah kami sendiri.

Salam Danau Toba.

Zainal Nainggolan