Medan, 12/2 (Benhil) - Manajemen PT PLN (Perseo) Wilayah Sumatera Utara menegaskan sebanyak 173 desa yang belum dialiri listrik di provinsi itu akan diatasi tahun ini, 2019.
"Dari 6.610 kelurahan/desa di Sumut, ada 173 desa yang belum dialiri listrik sehingga tahun 2019, pemerintah merencanakan akan mengatasinya," ujar Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Tumpal Hutapea di Medan, Senin.
Tumpal mengatakan itu saat diskusi tentang listrik desa bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba.
Dia menyebutkan, dari 173 desa yang akan dialiri listrik tersebut, 65 desa akan dibangun atau diatasi Perusahaan Listrik Negara, sedangkan 50 desa akan dibangun lewat Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
"Sedangkan sisanya, 58 desa lagi tinggal perampungan karena sudah dibangun sejak tahun 2018," ujarnya.
Mengenai anggaran pengaliran listrik di tahun 2019, katanya, mencapai Rp212 miliar.
Dia mengakui, dari 173 desa yang akan dialiri listrik pada 2019, sebagian besar ada di Pulau Nias atau 88 desa.
Menurut Tumpal, dalam program listrik desa itu, PLN memerlukan dukungan semua pihak mengingat pemerintah juga tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk proyek itu.
Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan diskusi listrik dengan PLN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya baik di Senayan antara PLN dan Kementerian ESDM serta perbincangan di Sumut.
"Sebagai anggota DPD RI, saya harus memastikan program listrik desa harus berjalan. Semua desa di Sumut harusnya tidak ada lagi yang tidak berlistrik," katanya.
Parlindungan Purba menegaskan, hasil pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM dan meninjau ke lapangan, menyimpulkan bahwa ke depannya untuk mendukung itu semua, perlu koordinasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PLN, Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan lainnya.
"Semua harus mendukung karena harusnya tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Sumut," kata Parlindungan yang akan maju lagi sebagai calon senator.
Parlindungan meminta agar proses tender pembangunan listrik desa itu dibuka seluas-luasnya dan pengusaha tertarik dan menjalankan proyek listrik desa dengan baik dan benar, sesuai aturan dan prosedur yang ada.
Kinerja Pemeritah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat diapresiasi oleh salah seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP, Janri Parkinson Damanik, pemilik akun Facebook https://www.facebook.com/parkinsondamanik. Beliau menuturkan, "Sangat baik, tidak ada kata terlambat. Setelah NKRI berdiri puluhan tahun, baru tahun ini masyarakat di sana akan segera menikmati aliran listrik, ada di kampungnya." Janri menambahkan, puluhan tahun warga desa di sana, menunggu hadirnya peran pemerintah melalui pembangunan di kawasan tersebut. [Benhil Medan]
"Dari 6.610 kelurahan/desa di Sumut, ada 173 desa yang belum dialiri listrik sehingga tahun 2019, pemerintah merencanakan akan mengatasinya," ujar Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Tumpal Hutapea di Medan, Senin.
Tumpal mengatakan itu saat diskusi tentang listrik desa bersama Anggota DPD RI, Parlindungan Purba.
Dia menyebutkan, dari 173 desa yang akan dialiri listrik tersebut, 65 desa akan dibangun atau diatasi Perusahaan Listrik Negara, sedangkan 50 desa akan dibangun lewat Program Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
"Sedangkan sisanya, 58 desa lagi tinggal perampungan karena sudah dibangun sejak tahun 2018," ujarnya.
Mengenai anggaran pengaliran listrik di tahun 2019, katanya, mencapai Rp212 miliar.
Dia mengakui, dari 173 desa yang akan dialiri listrik pada 2019, sebagian besar ada di Pulau Nias atau 88 desa.
Menurut Tumpal, dalam program listrik desa itu, PLN memerlukan dukungan semua pihak mengingat pemerintah juga tidak menganggarkan dana pembebasan lahan untuk proyek itu.
Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan diskusi listrik dengan PLN untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya baik di Senayan antara PLN dan Kementerian ESDM serta perbincangan di Sumut.
"Sebagai anggota DPD RI, saya harus memastikan program listrik desa harus berjalan. Semua desa di Sumut harusnya tidak ada lagi yang tidak berlistrik," katanya.
Parlindungan Purba menegaskan, hasil pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM dan meninjau ke lapangan, menyimpulkan bahwa ke depannya untuk mendukung itu semua, perlu koordinasi kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, PLN, Kementerian ESDM dan semua pemangku kepentingan lainnya.
"Semua harus mendukung karena harusnya tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Sumut," kata Parlindungan yang akan maju lagi sebagai calon senator.
Parlindungan meminta agar proses tender pembangunan listrik desa itu dibuka seluas-luasnya dan pengusaha tertarik dan menjalankan proyek listrik desa dengan baik dan benar, sesuai aturan dan prosedur yang ada.
Kinerja Pemeritah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat diapresiasi oleh salah seorang calon anggota DPRD Sumatera Utara dari PDIP, Janri Parkinson Damanik, pemilik akun Facebook https://www.facebook.com/parkinsondamanik. Beliau menuturkan, "Sangat baik, tidak ada kata terlambat. Setelah NKRI berdiri puluhan tahun, baru tahun ini masyarakat di sana akan segera menikmati aliran listrik, ada di kampungnya." Janri menambahkan, puluhan tahun warga desa di sana, menunggu hadirnya peran pemerintah melalui pembangunan di kawasan tersebut. [Benhil Medan]
 |
| Janri Parkinson Damanik |
Tags
Aktual