Sampit, Kalteng, 13/5 (Benhil) - Anggota DPR RI gencar melawan kampanye hitam Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia karena dampaknya sangat merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan pada sektor ini.
"Ini sudah menyangkut nasib ratusan ribu bahkan jutaan warga Indonesia yang bekerja di sektor kelapa sawit. Apalagi fakta di lapangan tidak seperti yang mereka tuduhkan dan kampanyekan," kata anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani di Sampit, Minggu.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu baru tiba di tanah air usai melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Eropa. Bersama pejabat lainnya, Hamdhani menemui sejumlah pihak, di antaranya rekannya di Parlemen Jerman, untuk memberikan klarifikasi terkait kampanye hitam atau kampanye negatif atas kelapa sawit Indonesia.
Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi tentang kelapa sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit pada April 2017 lalu. Mereka menilai sektor kelapa sawit masih menimbulkan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Hamdhani menyayangkan adanya kampanye hitam tersebut karena diakui mulai berdampak kurang bagus. Permintaan industri Eropa terhadap sawit dan produk turunannya mulai berkurang, padahal selama ini Eropa merupakan pasar terbesar bagi Indonesia.
Serapan produk sawit terbesar Indonesia masih untuk dalam negeri, sedangkan yang diekspor sekitar 40 persen. Langkah yang dilakukan saat ini untuk kepentingan jangka panjang sektor kelapa sawit. Saat ini seiring mulai menurunnya permintaan, peningkatan ekspor sawit Indonesia diarahkan ke China dan Timur Tengah.
Kampanye hitam itu seakan menjadi seruan blokade secara politis terhadap kelapa sawit Indonesia di Eropa. Dia menduga ini ada kaitannya dengan persaingan usaha karena kelapa sawit terbukti jauh lebih bagus dibanding bunga matahari dan produk nabati lainnya yang dihasilkan di Eropa.
Padahal secara ekonomi, kata Hamdhani, dampak kondisi ini juga akan turut dirasakan Eropa. Selama ini industri kelapa sawit Indonesia banyak menggunakan peralatan dan teknologi yang didatangkan dari Eropa.
Hamdhani sangat menyayangkan Eropa lebih mempercayai laporan lembaga swadaya masyarakat, tanpa mengklarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Hamdhani meminta kampanye hitam tentang sawit dihentikan agar tidak merusak hubungan baik yang terjalin selama ini.
"Kami tegaskan, tuduhan itu tidak benar. Pembukaan sawit di Indonesia dilakukan secara legal dan di luar kawasan hutan. Perusahaan juga tidak mempekerjakan anak kecil. Yang ada itu, mungkin ada anak yang sering ikut orangtuanya bekerja, membantu kegiatan skala kecil. Kita pakai logika saja. Tidak mungkin juga anak kecil bekerja di sawit karena pekerjaannya berat," tegas Hamdhani.
Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di dunia, tentu harus terus melawan kampanye hitam agar pasar ekspor CPO dan produk turunannya tidak hilang. Selain terus meluruskan informasi, perlu juga dilakukan pembenahan internal yakni dengan terus memperbaiki kredibiltas sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
"Ini sudah menyangkut nasib ratusan ribu bahkan jutaan warga Indonesia yang bekerja di sektor kelapa sawit. Apalagi fakta di lapangan tidak seperti yang mereka tuduhkan dan kampanyekan," kata anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani di Sampit, Minggu.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu baru tiba di tanah air usai melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Eropa. Bersama pejabat lainnya, Hamdhani menemui sejumlah pihak, di antaranya rekannya di Parlemen Jerman, untuk memberikan klarifikasi terkait kampanye hitam atau kampanye negatif atas kelapa sawit Indonesia.
Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi tentang kelapa sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit pada April 2017 lalu. Mereka menilai sektor kelapa sawit masih menimbulkan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Hamdhani menyayangkan adanya kampanye hitam tersebut karena diakui mulai berdampak kurang bagus. Permintaan industri Eropa terhadap sawit dan produk turunannya mulai berkurang, padahal selama ini Eropa merupakan pasar terbesar bagi Indonesia.
Serapan produk sawit terbesar Indonesia masih untuk dalam negeri, sedangkan yang diekspor sekitar 40 persen. Langkah yang dilakukan saat ini untuk kepentingan jangka panjang sektor kelapa sawit. Saat ini seiring mulai menurunnya permintaan, peningkatan ekspor sawit Indonesia diarahkan ke China dan Timur Tengah.
Kampanye hitam itu seakan menjadi seruan blokade secara politis terhadap kelapa sawit Indonesia di Eropa. Dia menduga ini ada kaitannya dengan persaingan usaha karena kelapa sawit terbukti jauh lebih bagus dibanding bunga matahari dan produk nabati lainnya yang dihasilkan di Eropa.
Padahal secara ekonomi, kata Hamdhani, dampak kondisi ini juga akan turut dirasakan Eropa. Selama ini industri kelapa sawit Indonesia banyak menggunakan peralatan dan teknologi yang didatangkan dari Eropa.
Hamdhani sangat menyayangkan Eropa lebih mempercayai laporan lembaga swadaya masyarakat, tanpa mengklarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Hamdhani meminta kampanye hitam tentang sawit dihentikan agar tidak merusak hubungan baik yang terjalin selama ini.
"Kami tegaskan, tuduhan itu tidak benar. Pembukaan sawit di Indonesia dilakukan secara legal dan di luar kawasan hutan. Perusahaan juga tidak mempekerjakan anak kecil. Yang ada itu, mungkin ada anak yang sering ikut orangtuanya bekerja, membantu kegiatan skala kecil. Kita pakai logika saja. Tidak mungkin juga anak kecil bekerja di sawit karena pekerjaannya berat," tegas Hamdhani.
Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di dunia, tentu harus terus melawan kampanye hitam agar pasar ekspor CPO dan produk turunannya tidak hilang. Selain terus meluruskan informasi, perlu juga dilakukan pembenahan internal yakni dengan terus memperbaiki kredibiltas sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
Tags
Aktual