Infrastruktur Untuk Sumatera Barat di Era Presiden Joko Widodo

Jakarta, 11/2 (Benhil) - Awan tebal menggelayut di atas langit Lapangan Bola Tamansari, Jorong Teluk Sikai, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pada Rabu (7/2) pagi.

Gerimis tipis terbawa angin yang berembus. Namun warga bergeming di sekeliling lapangan menanti mendaratnya helikopter kepresidenan.

Tiga helikopter TNI AU Super Puma mendarat di lapangan; dua bercat putih dan satu berkelir biru strip merah putih.

Presiden Joko Widodo pun keluar dari helikopter sembari melambaikan tangan dan senyumnya, warga bersorak sorai. Tiga hari kunjungan dilaksanakan oleh Presiden hingga Jumat (9/2) lalu. Empat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yakni Dharmasraya-Solok-Sawahlunto-Tanah Datar dijelajahinya tanpa henti.

Hari pertama Presiden "blusukan" ke Kabupaten Dharmasraya. Masih di tengah gerimis tipis, Presiden menginjak tanah basah persawahan untuk meninjau Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) membangun sanitasi dan MCK warga serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang membangun irigasi sawah.

Warga yang tengah mengaduk semen pun ditemui Presiden di pinggiran sawah yang hijau.

PISEW bertujuan meningkatkan sarana prasarana infrastruktur perdesaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sektor sosial ekonomi wilayah berbasis sumber daya setempat.

Selanjutnya, warga yang memacul tanah di embung Nagari Sitiung juga dikejutkan dengan Presiden yang berbaju putih itu saat menghampiri dan menyalami mereka.

Tawa tersipu-sipu terlihat dari wajah mereka saat bertemu Jokowi.

Embung itu dibangun untuk menampung volume air 15.625 meter kubik dengan jumlah dana Rp810 juta yang dikelola secara padat karya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Di situlah Presiden diampiri oleh Suku Anak Dalam yang membawa poster dan bersalaman dengan Jokowi. Kesenian musik talempong juga meramaikan kedatangan Presiden di embung itu.

Pembangunan itu dibiayai oleh dana desa dimana pemerintah terus membagikan dana tersebut. Pada 2015 tercatat dana desa digelontorkan Rp20,76 triliun dengan rata-rata per desa mendapat Rp280,3 juta dan pada 2016 sebesar Rp46,98 triliun dengan rata-rata per desa Rp643,6 juta.

Sementara pada tahun lalu, pemerintah telah memberikan Rp60 triliun dana desa dengan rata-rata per desa mendapat Rp800,4 juta. Dana tersebut diharapkan Presiden dimanfaatkan untuk membangun fasilitas infrastruktur pendukung perbaikan bidang ekonomi dan sosial, seperti akses jalan, irigasi maupun embung.

Masyarakat Minang yang terkenal dengan keramahannya terus saja melambaikan tangan ke arah kendaraan kepresidenan yang melewati Jalan Lintas Sumatera rute Dharmasraya-Solok. Siswa siswi mulai dari SD, SMP hingga SMA dan madrasah juga menyambut ceria kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Ranah Minang.

Tatanan sawah hijau yang juga menguning dan lambaian pohon kelapa memanjakan mata rombongan yang melihatnya pada Kamis (10/2) petang itu. Kelok-kelok jalan yang berbukit dan sedikit bergelombang menambah lengkap eloknya pemandangan. Kendaraan Presiden pun melibas jalan naik turun yang melintang di Pegunungan Bukit Barisan wilayah Sumatera Barat.

Seringkali kendaraan VVIP berhenti. Bukan karena ban bocor atau mogok, namun melayani masyarakat yang "penasaran" dengan sosok sang Presiden yang sebelumnya hanya dilihat di televisi atau laman YouTube. 

 

Tidak jarang para bapak dan ibu serta anak sekolah yang bermodalkan telepon pintar mendekat ke pintu Mercedes S600 Pullman Guard Limousine hitam kemudian bergaya berswafoto bersama Presiden.

Di Tengah Hujan 

Saat tiba di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk meninjau pembangunan padat karya tunai berupa irigasi, Presiden harus berhujan-hujanan di saat langit belum selesai meneteskan anugerahnya.

Di sisi jalan yang dikelilingi persawahan hijau, Presiden berkemeja putih memegang payung sendiri tanpa ragu berjalan keluar Mercedes ke pematang sawah didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma.

Sejumlah pekerja yang ada di sisi irigasi itu pun dihampiri Jokowi.

Sebanyak 50 orang turut dalam pengerjaan proyek yang memasang batu untuk irigasi kecil sepanjang 250 meter dan normalisasi saluran irigasi kecil sepanjang 350 meter dengan total 600 meter. Target penyelesaian akan tuntas dalam 3 bulan dengan anggaran Rp450 juta.

Padat karya tunai ini dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kubu Pilihan dan Sinibuang.

Selain itu, Presiden juga telah meresmikan pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Tahap I yang menghubungkan Padang - Sicincin, serta meresmikan Padang Bypass Capacity Expansion Project di Jalan Padang Bypass Km 25, Kota Padang pada Jumat.

Tol itu nantinya diharapkan menumbuhkan potensi-potensi ekonomis yang ada di Sumatera bagian tengah, serta menyambungkan kekuatan ekonomi melalui dua pelabuhan; Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat dan Pelabuhan Dumai di Provinsi Riau.

Jalan bebas hambatan itu akan memangkas waktu tempuh Padang Pekanbaru dari 9 jam menjadi 2-3 jam.

Estimasi biaya investasi jalan tol Padang - Pekanbaru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai sebesar Rp78 triliun, termasuk pembangunan terowongan sepanjang 7 kilometer yang akan menembus perut pegunungan Bukit Barisan.

Jokowi mengaku pemerintah sudah menghitung pengembalian dana dari proyek tol itu karena akan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta potensi ekonomis lokal.

"Akan lari kemana-mana (manfaatnya), seperti pariwisata meningkat berarti pertumbuhan ekonomi ikut meningkat. Lalu produk-produk bisa dijual dengan cepat, punya daya saing, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Larinya ke situ," kata Kepala Negara.

Genjot Sertifikat Selain infrastruktur, Presiden Ke-7 RI juga menyerahkan ribuan sertfikat di Ranah Minang.

Tercatat hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan 727 ribu sertifikat tanah dari seharusnya 1.700.000 sertifikat. Jokowi menargetkan penuntasan pembagian sertifikat tanah harus dapat diselesaikan pada 2023. 

 

Dalam acara penyerahan sertifikat tanah di GOR Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada Rabu, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, untuk menghindari sengketa lahan.

"Kenapa sertifikat ini penting, dan saya kejar-kejar terus? Supaya bapak ibu dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, setiap provinsi, kabupaten, kota, keluhannya masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," tegas Presiden.

Selain sertifikat tanah umum, Presiden juga menyerahkan 17 sertifikat hak atas tanah wakaf masjid, mushala, dan surau yang ada di Provinsi Sumatra Barat.

Sejumlah sertifikat itu terletak di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, antara lain Masjid Raya Kurao Kapalo Banda di Kota Padang seluas luas 628 M persegi, Yayasan Nahdlatul Ummah Dilam di Kabupaten Solok, luas 21.965 M persegi, Masjid Raya Koto Mambang di Kabupaten Padang Pariaman luas 1.642 M persegi, Mushalla Baitul Umat di Kabupaten Agam seluas 713 M persegi, Mushala Surau Tinggi di Kabupaten Pasaman seluas 1.315 M persegi, Masjid Mukhlisin di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 768 M persegi.

"Seluruh masjid, mushala yang ada harus diberikan sertifikat dan itu tanggung jawab dari BPN," tegas Presiden.

Pemerintah terus membagikan sertifikat. Pada tahun lalu sebanyak 5 juta sertifikat telah tercapai dibagikan ke masyarakat lalu pada 2018 target pemerintah di seluruh Indonesia dapat menyerahkan 7 juta sertifikat.

"Tahun depan 9 juta harus keluar dari kantor-kantor BPN di seluruh tanah air," ujar Jokowi.

Awasi Terus Entah tanah sawah, "ngetrail" di pegunungan di Papua, atau naik truk di jalan tol dilakukannya saat meninjau pembangunan. Lelah memang tidak terasa jika melihat keindahan alam dan keramahan masyarakat Indonesia.

"Kalau ditanya, Presiden capek tidak dari satu tempat ke tempat yang lain? Kalau ditanya, ya capek. Tapi ini tugas yang harus kita emban untuk melihat masalah-masalah yang ada di lapangan, untuk melihat problem-problem yang ada di daerah sehingga kita bisa bicarakan. 

 

Baik dengan ulama, baik dengan tokoh-tokoh adat, baik dengan bupati, wali kota, maupun dengan DPRD. Segala kesalahan yang ada bisa kita selesaikan dengan baik," kata Jokowi tentang "blusukannya".

Memasuki tahun ke-4 kepemimpinan Jokowi, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan SDM masyarakat melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan untuk menunjang gizi dan pendidikan anak. Bonus demografi SDM yang sangat besar, harus menjadi hal yang positif bagi pembangunan Indonesia.

Pada saatnya nanti, setelah infrastruktur menunjang dengan baik dan kapasitas serta kualitas SDM telah meningkat, Indonesia diyakini bangkit menjadi negara yang terdepan.