Jakarta, 8/10 (Benhil) - Hasil survei lembaga kajian KedaiKOPI menyatakan mayoritas masyarakat puas dengan tiga tahun pemerintahan Jokowi namun masih mengeluhkan masalah ekonomi.
Berdasarkan survei wawancara tatap muka yang dilakukan terhadap 800 responden di delapan kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Jakarta (kecuali Kep. Seribu), Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar, 8-27 September 2017 dengan margin of error (MoE) +/-3,5 persen, dikrtahui 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi.
Namun pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan, bahwa mayoritas dari mereka mengeluhkan masalah ekonomi.
"Rakyat masih mengeluhkan tentang masalah ekonomi," ujar Hendri dalam siaran pers Minggu.
Saat ditanya tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini, masalah ekonomi seperti kebutuhan pokok, BBM dan listrik mahal dikeluahkan responden sebanyak 55,4 persen.
Sedangkan masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen, korupsi 3,9 persen, narkoba 3,3 persen, berita hoax tentang SARA 2,5 persen.
"Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lainnya menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas," jelas dia.
Saat ditanya tentang kondisi Indonesia saat ini, responden menjawab perekonomian yang sulit sebanyak 24 persen, demokrasi yang sedang diuji 21 persen, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya 20,5 persen, normal 10,6 persen, pembangunan dan pelayanan meningkat 5,8 persen, ada korupsi 5,2 persen, ada masalah keamanan 4,8 persen tidak tahu 6,6 persen dan sisanya menjawab hal lainnya.
Secara keseluruhan 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, sementara yang tidak puas 43,3 persen dan sisanya tidak menjawab.
Kepuasan masyarakat terhadap pemerinthan Jokowi dalam bidang lembangunan infrastruktur (32,7 persen) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen).
Sementara harga kebutuhan pokok yang naik atau mahal (22,7 persen) dan janji yang belum ditepati (8,5 persen) merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
Rakyat menilai pembangunan infrastruktur (24,9 persen), pelaksanaan KIP, KIS, KKS (15 persen), memberantas korupsi dan narkoba (2,6 persen) dan blusukan (1,3 persen) adalah janji Jokowi-JK yang sudah terpenuhi.
Sementara itu dari sisi elektabilitas, apabila pemilu dilakukan di hari saat pertanyaan diajukan, responden yang memilih Jokowi 44,9 persen, sementara yang memilih opsi jawaban selain Jokowi ada 48,9 persen dan sisanya tidak menjawab.
Pada opsi jawaban selain Jokowi, responden menyebut nama Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono dan beberapa nama lainnya.
"Hal ini nampaknya juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti, 53,5 persen menjawab tidak akan memilih, sementara sisanya memilih untuk tidak menjawab atau tidak memilih," ujar dia.
Menurut Hendri, figur cawapres nampaknya akan cukup menentukan pada Pemilu 2019 kelak. Sebanyak 49,9 persen responden mengaku bahwa faktor cawapres mempengaruhi dalam memilih Presiden, sementara 48,4 persen menjawab tidak mempengaruhi dan sisanya tidak menjawab. (Ben/An)
Berdasarkan survei wawancara tatap muka yang dilakukan terhadap 800 responden di delapan kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Jakarta (kecuali Kep. Seribu), Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar, 8-27 September 2017 dengan margin of error (MoE) +/-3,5 persen, dikrtahui 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi.
Namun pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan, bahwa mayoritas dari mereka mengeluhkan masalah ekonomi.
"Rakyat masih mengeluhkan tentang masalah ekonomi," ujar Hendri dalam siaran pers Minggu.
Saat ditanya tentang masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini, masalah ekonomi seperti kebutuhan pokok, BBM dan listrik mahal dikeluahkan responden sebanyak 55,4 persen.
Sedangkan masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen, korupsi 3,9 persen, narkoba 3,3 persen, berita hoax tentang SARA 2,5 persen.
"Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lainnya menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas," jelas dia.
Saat ditanya tentang kondisi Indonesia saat ini, responden menjawab perekonomian yang sulit sebanyak 24 persen, demokrasi yang sedang diuji 21 persen, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya 20,5 persen, normal 10,6 persen, pembangunan dan pelayanan meningkat 5,8 persen, ada korupsi 5,2 persen, ada masalah keamanan 4,8 persen tidak tahu 6,6 persen dan sisanya menjawab hal lainnya.
Secara keseluruhan 55,7 persen responden puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, sementara yang tidak puas 43,3 persen dan sisanya tidak menjawab.
Kepuasan masyarakat terhadap pemerinthan Jokowi dalam bidang lembangunan infrastruktur (32,7 persen) dan bantuan kesehatan serta pendidikan (16,3 persen).
Sementara harga kebutuhan pokok yang naik atau mahal (22,7 persen) dan janji yang belum ditepati (8,5 persen) merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan.
Rakyat menilai pembangunan infrastruktur (24,9 persen), pelaksanaan KIP, KIS, KKS (15 persen), memberantas korupsi dan narkoba (2,6 persen) dan blusukan (1,3 persen) adalah janji Jokowi-JK yang sudah terpenuhi.
Sementara itu dari sisi elektabilitas, apabila pemilu dilakukan di hari saat pertanyaan diajukan, responden yang memilih Jokowi 44,9 persen, sementara yang memilih opsi jawaban selain Jokowi ada 48,9 persen dan sisanya tidak menjawab.
Pada opsi jawaban selain Jokowi, responden menyebut nama Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Tri Rismaharini, Agus Harimurti Yudhoyono dan beberapa nama lainnya.
"Hal ini nampaknya juga berpengaruh terhadap pilihan partai politik di 2019. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku akan memilih partai politik pengusung Jokowi pada 2019 nanti, 53,5 persen menjawab tidak akan memilih, sementara sisanya memilih untuk tidak menjawab atau tidak memilih," ujar dia.
Menurut Hendri, figur cawapres nampaknya akan cukup menentukan pada Pemilu 2019 kelak. Sebanyak 49,9 persen responden mengaku bahwa faktor cawapres mempengaruhi dalam memilih Presiden, sementara 48,4 persen menjawab tidak mempengaruhi dan sisanya tidak menjawab. (Ben/An)
Tags
Sosial Politik