Jakarta, 4/9 (Benhil) - Presiden Joko Widodo dalam acara penutupan rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 2017 di Jakarta, (3/9), berkesempatan mendorong dan menumbuhkan optimisme kepada pelaku usaha agar terus berusaha untuk ikut mendorong perekonomian nasional.
Di tengah situasi perekonomian global yang masih belum terlalu baik, dukungan dan kehadiran presiden dan pemerintah memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha agar rasa aman dan nyaman tetap hadir saat berbisnis.
Angka-angka pun disampaikan Presiden, seperti "investment grade" yang dirilis oleh Moddy's, S&P, dimana Indonesia mengalami peningkatan dari delapan ke empat. Juga Kemudahan Berusaha (EODB) membaik dari 106 sekarang 91.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan peringkat ketiga dari negara-negara yang tergabung dalam G20, serta angka inflasi yang relatif rendah, di mana pada 2015 sebesar 3,35 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, dan tahun 2017 diharapkan di bawah empat persen.
Angka pertumbuhan penerimaan pajak Industri naik 16,36 persen dibanding tahun lalu, perdagangan naik 18,7 persen, ekspor pertambangan ekspor sudah mulai merangkak dan naiknya 30,1 persen, pertanian 23 persen.
Presiden berjanji akan mengundang para pengurus KADIN yang memberikan masukan dan solusi terkait beberapa isu perekonomian Indonesia.
Pemerintah mengharapkan kecermatan pelaku usaha dalam melihat peluang bisnis. Meski saat ini era digitalisasi tengah berkembang pesat, namun masih ada perkembangan lain yang tidak kalah penting dan memiliki peluang usaha yang besar.
Mereka itu adalah beberapa ratus juta penduduk di Tiongkok, India, Amerika Selatan, Afrika, yang saat ini dalam proses naik kelas untuk menjadi konsumen golongan kelas menengah.
Hal yang membedakan antara kelas menengah dengan kelas bawah adalah gaya hidup, sehingga pelaku usaha harus bisa mencermati peluang bisnis yang ada pada golongan kelas menengah. Untuk itu pelaku usaha nasional jangan sampai melewatkan kondisi seperti itu dan jangan gagal menggarapnya.
Apalagi Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi yang melimpah, mulai dari sumber daya alam hingga pariwisata. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain.
Pelaku usaha nasional jangan sampai gagal karena pelaku usaha di negara tetangga justru yang menggarap dan menjadi saingan, sehingga harus cepat dan siapa yang duluan maka akan dapat.
Sekalipun persaingan ketat namun Joko Widodo sebagai Kepala Negara berpesan agar para pelaku usaha selalu optimis dalam menjalankan usaha di Tanah Air.
Mengingat saat ini tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia sudah semakin meningkat, mulai dari menjadi negara ke-4 tujuan investasi hingga peringkat kemudahan berbisnis yang berada di posisi 91 dari sebelumnya berada di posisi 106.
Pembenahan regulasi yang selama ini dilakukan pemerintah telah memberikan perbaikan daya saing dan mendorong investasi secara keseluruhan.
Indikator yang makin membaik itu menggambarkan bahwa peraturan-peraturan sudah memberikan ruangan yang lebih sederhana sehingga rasa percaya dan investasi bisa berjalan.
Pemerintah memberikan apresiasi atas naiknya peringkat daya saing Indonesia dari posisi 41 ke 36 dalam Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dipublikasikan Forum Ekonomi Global (WEF), karena penilaian itu memperlihatkan bahwa proses deregulasi untuk mendorong investasi mulai memberikan dampak.
Meski demikian pemerintah akan terus melakukan kombinasi kebijakan dengan mengawal momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan investor agar sektor investasi dapat terus berkembang sesuai potensinya.
Pemerintah akan coba terus lakukan kebijakan kombinasi antara menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan pasarnyanya supaya tetap sehat. Di sisi lain, rasa percaya akan dijaga karena ada simplifikasi dan sejumlah kebijakan yang mendukung investasi.
Publikasi Bank Dunia mencatat pertumbuhan investasi di Indonesia mulai meningkat sejak triwulan IV-2015 yang didukung oleh membaiknya pembangunan infrastruktur pada jalan maupun gedung.
Pertumbuhan investasi pada bidang konstruksi itu mencerminkan membaiknya kinerja pada sektor infrastruktur publik. yang didukung oleh pola efisiensi belanja modal pemerintah, terutama pada paruh pertama 2017.
Selain itu, investasi swasta juga menunjukkan tanda-tanda peningkatan, yang didukung oleh menurunnya tingkat suku bunga pinjaman, akibat penyesuaian suku bunga acuan hingga 150 basis poin yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2016.
Untuk memudahkan pelaku usaha dalam berbisnis pembangunan infrastruktur akan terus didorong untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain. Pemerintah menilai kebutuhan sarana infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengatasi kesenjangan antarwilayah.
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi persoalan ini dan menargetkan investasi infrastruktur tambahan pada sektor transportasi, air bersih, energi dan sektor utama lainnya, total senilai kurang lebih 400 miliar dolar AS dalam periode 2015-2019.
Sinergi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan mensinergikan langkah, khususnya bagi pelaku usaha dalam negeri dengan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk penciptaan lapangan kerja serta mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan.
KADIN akan mengumpulkan masukan strategis dari pelaku usaha, yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah.
Pihaknya akan menghimpun masukan-masukan strategis dari kalangan dunia usaha serta akan sinergikan langkah dengan kebijakan pemerintah.
KADIN saat ini tengah mendorong penciptaan lapangan kerja, yang perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada penciptaan iklim usaha kondusif, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan daya saing dunia usaha nasional.
Dengan adanya penciptaan lapangan kerja diharapkan akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara signifikan.
Pada Rakornas KADIN 2017 tersebut, secara serentak seluruh sektor usaha dikoordinasikan dengan pemerintah melalui kementerian teknis. Dalam Rakornas tersebut, Kadin membagi bidang dan sektor dalam 14 kluster utama.
Beberapa kluster utama tersebut adalah, bidang sumber daya mineral, batubara, listrik, industri migas energi terbarukan dan lingkungan hidup. Selain itu, bidang perbankan, finansial, pasar modal, investasi, kebijakan moneter dan fiskal.
Kemudian, kluster bidang perindustrian dan perdagangan, bidang UMKM, koperasi, industri kreatif dan inovasi teknologi startup, dan kluster bidang agribisnis, pangan, kehutanan, pengolahan makanan, industri peternakan, kelautan dan perikanan. (Ben/An)
Di tengah situasi perekonomian global yang masih belum terlalu baik, dukungan dan kehadiran presiden dan pemerintah memang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha agar rasa aman dan nyaman tetap hadir saat berbisnis.
Angka-angka pun disampaikan Presiden, seperti "investment grade" yang dirilis oleh Moddy's, S&P, dimana Indonesia mengalami peningkatan dari delapan ke empat. Juga Kemudahan Berusaha (EODB) membaik dari 106 sekarang 91.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan peringkat ketiga dari negara-negara yang tergabung dalam G20, serta angka inflasi yang relatif rendah, di mana pada 2015 sebesar 3,35 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, dan tahun 2017 diharapkan di bawah empat persen.
Angka pertumbuhan penerimaan pajak Industri naik 16,36 persen dibanding tahun lalu, perdagangan naik 18,7 persen, ekspor pertambangan ekspor sudah mulai merangkak dan naiknya 30,1 persen, pertanian 23 persen.
Presiden berjanji akan mengundang para pengurus KADIN yang memberikan masukan dan solusi terkait beberapa isu perekonomian Indonesia.
Pemerintah mengharapkan kecermatan pelaku usaha dalam melihat peluang bisnis. Meski saat ini era digitalisasi tengah berkembang pesat, namun masih ada perkembangan lain yang tidak kalah penting dan memiliki peluang usaha yang besar.
Mereka itu adalah beberapa ratus juta penduduk di Tiongkok, India, Amerika Selatan, Afrika, yang saat ini dalam proses naik kelas untuk menjadi konsumen golongan kelas menengah.
Hal yang membedakan antara kelas menengah dengan kelas bawah adalah gaya hidup, sehingga pelaku usaha harus bisa mencermati peluang bisnis yang ada pada golongan kelas menengah. Untuk itu pelaku usaha nasional jangan sampai melewatkan kondisi seperti itu dan jangan gagal menggarapnya.
Apalagi Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi yang melimpah, mulai dari sumber daya alam hingga pariwisata. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain.
Pelaku usaha nasional jangan sampai gagal karena pelaku usaha di negara tetangga justru yang menggarap dan menjadi saingan, sehingga harus cepat dan siapa yang duluan maka akan dapat.
Sekalipun persaingan ketat namun Joko Widodo sebagai Kepala Negara berpesan agar para pelaku usaha selalu optimis dalam menjalankan usaha di Tanah Air.
Mengingat saat ini tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia sudah semakin meningkat, mulai dari menjadi negara ke-4 tujuan investasi hingga peringkat kemudahan berbisnis yang berada di posisi 91 dari sebelumnya berada di posisi 106.
Pembenahan regulasi yang selama ini dilakukan pemerintah telah memberikan perbaikan daya saing dan mendorong investasi secara keseluruhan.
Indikator yang makin membaik itu menggambarkan bahwa peraturan-peraturan sudah memberikan ruangan yang lebih sederhana sehingga rasa percaya dan investasi bisa berjalan.
Pemerintah memberikan apresiasi atas naiknya peringkat daya saing Indonesia dari posisi 41 ke 36 dalam Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dipublikasikan Forum Ekonomi Global (WEF), karena penilaian itu memperlihatkan bahwa proses deregulasi untuk mendorong investasi mulai memberikan dampak.
Meski demikian pemerintah akan terus melakukan kombinasi kebijakan dengan mengawal momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan investor agar sektor investasi dapat terus berkembang sesuai potensinya.
Pemerintah akan coba terus lakukan kebijakan kombinasi antara menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan pasarnyanya supaya tetap sehat. Di sisi lain, rasa percaya akan dijaga karena ada simplifikasi dan sejumlah kebijakan yang mendukung investasi.
Publikasi Bank Dunia mencatat pertumbuhan investasi di Indonesia mulai meningkat sejak triwulan IV-2015 yang didukung oleh membaiknya pembangunan infrastruktur pada jalan maupun gedung.
Pertumbuhan investasi pada bidang konstruksi itu mencerminkan membaiknya kinerja pada sektor infrastruktur publik. yang didukung oleh pola efisiensi belanja modal pemerintah, terutama pada paruh pertama 2017.
Selain itu, investasi swasta juga menunjukkan tanda-tanda peningkatan, yang didukung oleh menurunnya tingkat suku bunga pinjaman, akibat penyesuaian suku bunga acuan hingga 150 basis poin yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2016.
Untuk memudahkan pelaku usaha dalam berbisnis pembangunan infrastruktur akan terus didorong untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain. Pemerintah menilai kebutuhan sarana infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengatasi kesenjangan antarwilayah.
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi persoalan ini dan menargetkan investasi infrastruktur tambahan pada sektor transportasi, air bersih, energi dan sektor utama lainnya, total senilai kurang lebih 400 miliar dolar AS dalam periode 2015-2019.
Sinergi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan mensinergikan langkah, khususnya bagi pelaku usaha dalam negeri dengan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk penciptaan lapangan kerja serta mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan.
KADIN akan mengumpulkan masukan strategis dari pelaku usaha, yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah.
Pihaknya akan menghimpun masukan-masukan strategis dari kalangan dunia usaha serta akan sinergikan langkah dengan kebijakan pemerintah.
KADIN saat ini tengah mendorong penciptaan lapangan kerja, yang perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada penciptaan iklim usaha kondusif, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan daya saing dunia usaha nasional.
Dengan adanya penciptaan lapangan kerja diharapkan akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara signifikan.
Pada Rakornas KADIN 2017 tersebut, secara serentak seluruh sektor usaha dikoordinasikan dengan pemerintah melalui kementerian teknis. Dalam Rakornas tersebut, Kadin membagi bidang dan sektor dalam 14 kluster utama.
Beberapa kluster utama tersebut adalah, bidang sumber daya mineral, batubara, listrik, industri migas energi terbarukan dan lingkungan hidup. Selain itu, bidang perbankan, finansial, pasar modal, investasi, kebijakan moneter dan fiskal.
Kemudian, kluster bidang perindustrian dan perdagangan, bidang UMKM, koperasi, industri kreatif dan inovasi teknologi startup, dan kluster bidang agribisnis, pangan, kehutanan, pengolahan makanan, industri peternakan, kelautan dan perikanan. (Ben/An)
Tags
Bisnis