Lomba mancing internasional dengan nama Widi International Fishing Tournament (WIFT) memperebutkan Piala Presiden RI akan digelar di perairan objek wisata Pulau Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut), pada 25-29 Oktober 2017.
Kegiatan itu digelar atas kerja sama Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemprov Malut dan Pemkab Halmahera Selatan.
Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba menilai penyelenggaraan lomba mancing internasional yang pertama kali di Indonesia memperebutkan Piala Presiden RI itu, akan memberi banyak manfaat bagi provinsi ini, di antaranya menjadi momentum untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah setempat.
Selain itu, akan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi perikanan Malut, baik potensi perikanan tangkap maupun potensi perikanan budi daya, yang selama ini belum digarap secara maksimal.
Potensi perikanan tangkap misalnya, mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dengan potensi lestari sekitar 500 ribu ton per tahun, sedangkan yang dimanfaatkan selama ini baru mencapai sekitar 40 persen.
Menurut Gubernur, penyelenggaraan WIFT yang akan dijadikan agenda tahunan itu, juga menjadi momentum bagi Pemprov Malut untuk memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, khususnya yang terkait dengan infrastruktur pariwisata dan perikanan.
Infrastruktur yang akan diperjuangkan itu, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan lingkar Halmahera, khususnya di ruas jalan yang menjadi akses menuju objek wisata Pulau Widi serta pembangunan Bandara Usman Sadik di Labuha, yang merupakan pintu masuk wisatawan dari dan ke Halmahera Selatan.
Pemberdayan nelayan di Halmahera Selatan, termasuk di kabupaten/kota lainnya di Malut juga akan diperjuangkan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya pemberdayaan dalam bentuk pemberian kapal penangkap ikan.
Oleh karena itu, Gubernur Abdul Ghani Kasuba akan berupaya menyukseskan penyelenggaraan WIFT tersebut, di antaranya dengan mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp10 miliar melalui APBD.
Jika anggaran itu tidak mendapat dukungan dari DPRD Malut untuk diakomodir dalam perubahan APBD 2017, Pemprov Malut akan mengupayakannya dengan cara berutang kepada pihak lain dengan tetap memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku.
Bagi Gubernur berutang untuk kepentingan daerah dan masyarakat tidak menjadi masalah, apalagi untuk daerah seperti Malut yang memiliki keterbatasan anggaran, seperti tergambar pada APBD 2017 yang hanya Rp2,8 Triliun, dengan catatan penggunaannya sesuai dengan aturan tang berlaku.
Persiapan Gubernur Abdul Ghani Kasuba mengaku berbagai persiapan untuk menyukseskan penyelenggaraan WIFT terus dimatangkan, baik yang menjadi tanggung jawab Pemprov Malut maupun Pemkab Halmahera Selatan dan pihak terkait lainnya.
Penyediaan kapal untuk digunakan peserta WIFT misalnya, yang menjadi salah satu tanggung jawab Pemprov Malut, sudah disiapkan 50 kapal, sementara untuk akomodasi mereka telah disiapkan rumah warga, karena hotel atau penginapan tidak ada.
Masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan WIFT, juga sudah siap menyambut para peserta WIFT, bahkan warga telah menanam berbagai tanaman pangan lokal untuk disuguhkan dalam bentuk kuliner tradisional kepada para peserta WIFT.
Pemkab Halmahera Selatan, sebagai tuan rumah, juga berkomitmen untuk menyeukseskan penyelenggaraan WIFT tersebut, bahkan menurut Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba, telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar lebih untuk kegiatan itu.
Anggaran itu dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur dan penataan kota Labuha sebagai lokasi acara pembukaan dan penutupan WIFT, termasuk untuk kegiatan expo maritim dan lomba masak serba ikan, yang akan tampilkan pada penyelenggaraan WIFT.
Berbagai kegiatan yag akan ditampilkan saat acara pembukaan dan penutupan WIFT, juga telah disiapkan , di antaranya tarian kolosal yang melibatkan para pelajar di Halmahera Selatan, termasuk tarian soya-soya yang merupakan tarian khas Malut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut yang juga Ketua Panitia Daerah WIFT, Buyung Rajilun menggambarkan penyelenggaraan WIFT pada 25-29 Oktober sebagai kegiatan yang sangat diminati para pemancing profesional, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sampai saat ini tercatat sedikitnya 300 peserta yang akan ambil bagian pada WIFT tersebut, sebanyak 150 di antaranya dari mancanegara, seperti dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Singapura, yang tergabung dalam 13 club mancing profesional.
Penyelenggaran WIFT tersebut banyak diminati peserta dari dalam dan luar negeri, karena selain keindahan objek wisata Pulau Widi, baik dari segi panorama pantai maupun bawah lautnya, juga karena di perairan Pulau Widi banyak terdapat ikan tuna serip kuning yang sangat disukai para pemancing.
Pengamat Perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan mengharapkan penyelenggaraan WIFT tersebut, tidak bernasib seperti penyelenggaraan Sail Morotai tahun 2012, yang hanya meriah saat acara berlangsung, tetapi setelah itu, tidak terlihat dampaknya terhadap daerah dan masyarakat.
Peneyelenggaraan WIFT tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu manfaat yang akan dinikmati Malut dari Penyelenggaraan kegiatan itu, seperti promosi pariwisata dan potensi perikanan, harus bisa terlihat, bukan hanya menjadi angan-angan belaka.
Hal lainnya yang juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan WIFT tersebut adalah pemanfaatan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan efesiensi agar tidak ada masalah hukum yang terjadi ketika instansi terkait melakukan audit.
Kegiatan itu digelar atas kerja sama Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemprov Malut dan Pemkab Halmahera Selatan.
Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba menilai penyelenggaraan lomba mancing internasional yang pertama kali di Indonesia memperebutkan Piala Presiden RI itu, akan memberi banyak manfaat bagi provinsi ini, di antaranya menjadi momentum untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah setempat.
Selain itu, akan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi perikanan Malut, baik potensi perikanan tangkap maupun potensi perikanan budi daya, yang selama ini belum digarap secara maksimal.
Potensi perikanan tangkap misalnya, mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dengan potensi lestari sekitar 500 ribu ton per tahun, sedangkan yang dimanfaatkan selama ini baru mencapai sekitar 40 persen.
Menurut Gubernur, penyelenggaraan WIFT yang akan dijadikan agenda tahunan itu, juga menjadi momentum bagi Pemprov Malut untuk memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, khususnya yang terkait dengan infrastruktur pariwisata dan perikanan.
Infrastruktur yang akan diperjuangkan itu, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan lingkar Halmahera, khususnya di ruas jalan yang menjadi akses menuju objek wisata Pulau Widi serta pembangunan Bandara Usman Sadik di Labuha, yang merupakan pintu masuk wisatawan dari dan ke Halmahera Selatan.
Pemberdayan nelayan di Halmahera Selatan, termasuk di kabupaten/kota lainnya di Malut juga akan diperjuangkan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya pemberdayaan dalam bentuk pemberian kapal penangkap ikan.
Oleh karena itu, Gubernur Abdul Ghani Kasuba akan berupaya menyukseskan penyelenggaraan WIFT tersebut, di antaranya dengan mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp10 miliar melalui APBD.
Jika anggaran itu tidak mendapat dukungan dari DPRD Malut untuk diakomodir dalam perubahan APBD 2017, Pemprov Malut akan mengupayakannya dengan cara berutang kepada pihak lain dengan tetap memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku.
Bagi Gubernur berutang untuk kepentingan daerah dan masyarakat tidak menjadi masalah, apalagi untuk daerah seperti Malut yang memiliki keterbatasan anggaran, seperti tergambar pada APBD 2017 yang hanya Rp2,8 Triliun, dengan catatan penggunaannya sesuai dengan aturan tang berlaku.
Persiapan Gubernur Abdul Ghani Kasuba mengaku berbagai persiapan untuk menyukseskan penyelenggaraan WIFT terus dimatangkan, baik yang menjadi tanggung jawab Pemprov Malut maupun Pemkab Halmahera Selatan dan pihak terkait lainnya.
Penyediaan kapal untuk digunakan peserta WIFT misalnya, yang menjadi salah satu tanggung jawab Pemprov Malut, sudah disiapkan 50 kapal, sementara untuk akomodasi mereka telah disiapkan rumah warga, karena hotel atau penginapan tidak ada.
Masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan WIFT, juga sudah siap menyambut para peserta WIFT, bahkan warga telah menanam berbagai tanaman pangan lokal untuk disuguhkan dalam bentuk kuliner tradisional kepada para peserta WIFT.
Pemkab Halmahera Selatan, sebagai tuan rumah, juga berkomitmen untuk menyeukseskan penyelenggaraan WIFT tersebut, bahkan menurut Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba, telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar lebih untuk kegiatan itu.
Anggaran itu dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur dan penataan kota Labuha sebagai lokasi acara pembukaan dan penutupan WIFT, termasuk untuk kegiatan expo maritim dan lomba masak serba ikan, yang akan tampilkan pada penyelenggaraan WIFT.
Berbagai kegiatan yag akan ditampilkan saat acara pembukaan dan penutupan WIFT, juga telah disiapkan , di antaranya tarian kolosal yang melibatkan para pelajar di Halmahera Selatan, termasuk tarian soya-soya yang merupakan tarian khas Malut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut yang juga Ketua Panitia Daerah WIFT, Buyung Rajilun menggambarkan penyelenggaraan WIFT pada 25-29 Oktober sebagai kegiatan yang sangat diminati para pemancing profesional, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sampai saat ini tercatat sedikitnya 300 peserta yang akan ambil bagian pada WIFT tersebut, sebanyak 150 di antaranya dari mancanegara, seperti dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Singapura, yang tergabung dalam 13 club mancing profesional.
Penyelenggaran WIFT tersebut banyak diminati peserta dari dalam dan luar negeri, karena selain keindahan objek wisata Pulau Widi, baik dari segi panorama pantai maupun bawah lautnya, juga karena di perairan Pulau Widi banyak terdapat ikan tuna serip kuning yang sangat disukai para pemancing.
Pengamat Perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan mengharapkan penyelenggaraan WIFT tersebut, tidak bernasib seperti penyelenggaraan Sail Morotai tahun 2012, yang hanya meriah saat acara berlangsung, tetapi setelah itu, tidak terlihat dampaknya terhadap daerah dan masyarakat.
Peneyelenggaraan WIFT tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu manfaat yang akan dinikmati Malut dari Penyelenggaraan kegiatan itu, seperti promosi pariwisata dan potensi perikanan, harus bisa terlihat, bukan hanya menjadi angan-angan belaka.
Hal lainnya yang juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan WIFT tersebut adalah pemanfaatan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan efesiensi agar tidak ada masalah hukum yang terjadi ketika instansi terkait melakukan audit.
Tags
Wisata