Denpasar, (Benhil, 15/04/2017) - Badan Usaha Milik Negara PT Wijaya Karya dikenal dengan WIKA (Persero) bersama PT Pembangunan Bali Mandiri (PBM) siap membangun bandar udara baru di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, untuk menunjang pariwisata di seluruh kawasan Pulau Dewata.
"Kami sangat mendukung program pemerintah berkenaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air, termasuk rencana pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di Pulau Bali, tepatnya di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng," kata Presiden Direktur PT WIKA, Bintang Perbowo, saat dihubungi di Denpasar, Jumat malam.
Pihaknya mengaku sudah sangat berpengalaman dalam pekerjaan besar membangun bandar udara secara konsorsium dengan BUMN lainnya maupun dengan perusahaan swasta seperti yang telah selesai dekerjakan dan telah digunakan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Balikpapan di Kalimantan Timur, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, serta bandara di tempat lainnya.
Konsorsiun Wika-PBM tersebut akan membuka peluang atau kesempatan bagi BUMN, BUMD, Perusahaan Daerah Bali, ataupun perusahaan lainnya untuk bergabung dalam konsorsium pembangunan bandara dengan biaya konstruksi sekitar Rp. 4,8 triliun yang sudah sangat mendesak diperlukan sebagai sarana pendukung program 20 juta pertahun wisatawan manca negara masuk ke Indonesia, sebagian besar melalui Bali.
Saat ini, WIKA sedang menunggu penetapan lokasi secara definitif dari Kementerian Perhubungan berupa titik-titik koordinat, batas-batas "run-way" dan terminal diatas lahan Desa Kubutanbahan, Buleleng.
"Selanjutnya pihak konsorsium akan segera memperdalam studi desain (DED) yang paling efisien dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat serta biaya yang paling murah dibandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga proyek tersebut benar-benar ekonomis dan feasible," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan semestinya realisasi pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng bisa dipercepat karena telah mengantongi persetujuan dari sejumlah pemangku kepentingan terkait.
"Saya sudah bilang ke Menhub. Prinsipnya untuk kebutuhan, Menhub sudah setuju, Menpar setuju, Gubernur sudah setuju, seharusnya ini (pembangunan Bandara Buleleng-red) bisa cepat," kata Arief Yahya.
Apalagi, ujar dia, rencana lokasi pembangunan bandara di kabupaten paling utara Pulau Bali itu sudah diketahui, termasuk investor yang tertarik untuk melakukan pembangunan juga sudah ada.
Arief juga mengaku telah sempat bertanya pada PT Angkasa Pura I dan mereka menyatakan tertarik untuk ikut mengelola bandara baru tersebut. "Terlalu kritis untuk Bali dengan satu bandara kalau terjadi apa-apa," ucapnya.
"Kami sangat mendukung program pemerintah berkenaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air, termasuk rencana pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di Pulau Bali, tepatnya di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng," kata Presiden Direktur PT WIKA, Bintang Perbowo, saat dihubungi di Denpasar, Jumat malam.
Pihaknya mengaku sudah sangat berpengalaman dalam pekerjaan besar membangun bandar udara secara konsorsium dengan BUMN lainnya maupun dengan perusahaan swasta seperti yang telah selesai dekerjakan dan telah digunakan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Balikpapan di Kalimantan Timur, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, serta bandara di tempat lainnya.
Konsorsiun Wika-PBM tersebut akan membuka peluang atau kesempatan bagi BUMN, BUMD, Perusahaan Daerah Bali, ataupun perusahaan lainnya untuk bergabung dalam konsorsium pembangunan bandara dengan biaya konstruksi sekitar Rp. 4,8 triliun yang sudah sangat mendesak diperlukan sebagai sarana pendukung program 20 juta pertahun wisatawan manca negara masuk ke Indonesia, sebagian besar melalui Bali.
Saat ini, WIKA sedang menunggu penetapan lokasi secara definitif dari Kementerian Perhubungan berupa titik-titik koordinat, batas-batas "run-way" dan terminal diatas lahan Desa Kubutanbahan, Buleleng.
"Selanjutnya pihak konsorsium akan segera memperdalam studi desain (DED) yang paling efisien dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat serta biaya yang paling murah dibandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga proyek tersebut benar-benar ekonomis dan feasible," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan semestinya realisasi pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng bisa dipercepat karena telah mengantongi persetujuan dari sejumlah pemangku kepentingan terkait.
"Saya sudah bilang ke Menhub. Prinsipnya untuk kebutuhan, Menhub sudah setuju, Menpar setuju, Gubernur sudah setuju, seharusnya ini (pembangunan Bandara Buleleng-red) bisa cepat," kata Arief Yahya.
Apalagi, ujar dia, rencana lokasi pembangunan bandara di kabupaten paling utara Pulau Bali itu sudah diketahui, termasuk investor yang tertarik untuk melakukan pembangunan juga sudah ada.
Arief juga mengaku telah sempat bertanya pada PT Angkasa Pura I dan mereka menyatakan tertarik untuk ikut mengelola bandara baru tersebut. "Terlalu kritis untuk Bali dengan satu bandara kalau terjadi apa-apa," ucapnya.
Ditambahkannya, jajaran Pemerintah Provinsi Bali, sudah beberapa kali
bolak-balik menemui Menteri Perhubungan supaya segera lokasi pembangunan
bandara tersebut dapat ditentukan.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan hingga saat ini izin lokasi untuk pembangunan bandara baru Buleleng itu belum dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Selain itu, pilihan investor yang akan membangun bandara juga sudah jelas yakni antara Airport Kinesis Canada (AKC) dan PT Pembangunan Bali Mandiri. "Kalau mereka (investor-red) berani maju, berarti harus ada duitnya," ujar Pastika. (Ben/Ant)
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan hingga saat ini izin lokasi untuk pembangunan bandara baru Buleleng itu belum dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Selain itu, pilihan investor yang akan membangun bandara juga sudah jelas yakni antara Airport Kinesis Canada (AKC) dan PT Pembangunan Bali Mandiri. "Kalau mereka (investor-red) berani maju, berarti harus ada duitnya," ujar Pastika. (Ben/Ant)
Tags
Bali